TANJUNG – Membahas terkait program Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera (Gerbang Emas) dan pelaksanaan distribusi Program Bantuan Pangan Non Tuna (BPNT). Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tabalong Rabu kemaren menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakoor) Program Kerja Tahun 2019 di Aula Wisma Pendopo Bersinar Tanjung.

Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani saat sambutan mengatakan Pemerintah Kabupaten Tabalong telah meluncurkan program Gerbang Emas bekerjasama dengan pihak BPR memberikan kredit dengan bunga 0% kepada Koperasi-koperasi Kelompok Tani dan sampai saat ini masih berjalan walaupun belum maksimal.

Memasuki Tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Tabalong akan terus konsen agar Program Gerbang Emas makin masif atau makin diperluas lagi.

“Mudah-mudahan ini bisa memacu percepatan program Gerbang Emas, kemudian sekarang kita juga perlu fokus terhadap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kedua program ini kita jadikan sebagai instrumen dalam mengendalikan inflasi dan deflasi di Kabupaten Tabalong,” katanya.

Bupati meminta kepada Perumda agar terus menjalankan usaha dalam pengadaan beras untuk masyarakat penerima manfaat BPNT dan bekerja sama dengan E-Warung yang ada.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPAKD Husin Ansyari selaku anggota TPAKD dan anggota Komisaris BPR Tabalong Bersinar mengatakan rakoor TPAKD ini dengan agenda yang pertama terkait dengan evaluasi kredit Gerbang Emas pada tahun pada tahun 2018.

“Yang kedua akan kita lanjutkan program kerja kredit Gerbang Emas untuk tahun 2019, yang ketiga terkait dengan pemberian Bantuan Non Tunai,” katanya.

Sebagaimana masukan-masukan dari OJK terkait dengan evaluasi program Gerbang Emas, bahwa pada tahun 2019 agar sigmen-sigmen usaha mikro lebih diperhatikan supaya penyerapan dari anggaran itu bisa lebih maksimal, seperti yang diketahui bahwa banyak pelaku usaha khusnya yang ultra mikro mengambil kredit dengan para rentenir, oleh karena itu pada tahun 2019 bagaimana supaya BPR bisa melayani pelaku usaha pedagang yang ada dipasar lapak sehingga tidak tergantung dengan rentenir lagi.

Untuk kredit dengan bunga 0 % saat ini masih diskla mikro atau masih belum maksimal terlayani pedagang lapak dipasar-pasar.

“Sementara kita ketahui banyak pedagang lapak yang memanfaatkan fasilitas kredit melalui rentenir,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Tabalong bekerjasama dengan BPR pada tahun 2018 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5 miliar untuk para pedagang berskala mikro dan baru terlialisasi sebesar 56 %.

Dan untuk tahun 2019 akan ekspansi lagi program yang diarahkan oleh Bupati, agar bagaimana pelaku petani karet bisa terlayani dengan kredit Gerbang Emas.

Sementara Direktur Pengawasan Kembaga Jasa Keuangan OJK Regional IX Kalimantan Muhammad Nurdin Subandi mengatakan TPAKD merupakan program bersama antara Pemerintah dengan Otoritas Jasa Keuangan dimana program ini bagaimana mempercepat upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

TPAKD sudah dibentuk di Daerah-daerah di Seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Tabalong.

“Yang membuat kita bangga, Tabalong sudah memiliki program unggulan yang menjadi program-program yang menjadi percontohan bagi TPAKD di seluruh Indonesia dan ini sebagai motivasi untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (metro7/via)