BATULICIN, metro7.co.id – Dinas Sosial (Dinsos) Tanah Bumbu menggelar Rapat Koordinasi dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Tanah Bumbu, kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Dinsos Tanbu, Kamis (16/7/2020)

Kepala Dinas Sosial Tanah Bumbu melalui Kabid Pemberdayaan, Perlindungan Jaminan Sosial, Agus Salim, mengatakan rapat koordinasi program keluarga harapan (PKH), bertujuan untuk mensinergikan dan menyamakan persepsi tentang program penanggulangan kemiskinan.

“Dengan adanya Rapat Koordinasi PKH ini, diharapkan dapat mengidentifikasikan potensi masalah dan solusi dalam proses pelaksanaan program keluarga harapan di Tanah Bumbu,” jelasnya.

Dia kembali menjelaskan program PKH, juga merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

Selain itu, Pemkab Tanah Bumbu melalui Dinas Sosial Tanbu, telah melakukan berbagai upaya pengalokasian dana untuk pemberian bantuan sosial, yaitu salah satunya dengan melengkapi dan menambah program bantuan sosial.

“Untuk peserta PKH, mendapatkan bantuan tambahan dari Pemkab Tanbu, penyalurannya secara bersamaan, untuk itu para Pendamping PKH agar dapat menyampaikan kepada pihak Kecamatan dan membuat pelaporannya,” tuturnya.

Dia menjelaskan, bantuan sosial dari Pemkab Tanbu tersebut untuk melengkapi program bantuan dari Kementerian Sosial RI baik itu penerima bantuan PKH maupun program Bantuan Sembako

Di Tanah Bumbu sendiri sebanyak 485 KPM penerima bantuan PKH yang juga mendapat program Sembako menerima dana tambahan dari Pemkab Tanbu sebesar Rp100.000/KPM.

“Melalui pemberian bansos tersebut diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan gizi keluarga sehingga imun tubuh menjadi kuat ditengah pandemi Covid-19,” pungkas Agus Salim

Sementara itu Koordinator Wilayah PKH Kalsel I, Lutfi, menyampaikan adanya penambahan KPM Program Keluarga Harapan (PKH) di Tanah Bumbu sebanyak 48 orang yang tersebar di empat Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dan Pihaknya akan melakukan proses validasi.

Lutfi mengaskan bahwa validasi bertujuan untuk mengecek keabsahan data dari calon peserta PKH sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Untuk mengetahui langsung kondisi calon peserta PKH yang sebenarnya, memang harus adanya peninjauan ke lapangan secara home visit. Karena jika tidak kami tidak akan mengetahui kondisi calon peserta dengan sebenarnya,” ucap Lutfi.***