BATULICIN, metro7.co.id — Upaya meningkatakan pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rumah Sehat Amanah Husada Kabupaten Tanah Bumbu menggelar forum konsultasi publik sebagai sarana memberikan masukan dan saran dari semua unsur masyarakat daerah ini untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Direktur RSUD Rumah Sehat Amanah Husada dr. Syaifullah, Kamis (4/4/2024) malam, konsultasi publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif atau aktif untuk meminta pandangan dari masyarakat.

Kegiatan dihadiri oleh Asisten 1 Eka Saprudin, Kabag Ortal Muhammad Arif Rahman Hakim, Dewan Pengawas RSUD, kepala desa, tokoh masyarakat, dan Dinkes disertai dengan seluruh puskesmas di Tanah Bumbu.

“Kegiatan ini juga sebagai syarat penilaian ombudsman yang menilai standar pelayanan RSUD Amanah Husada,” ungkapnya.

Sementara itu, Eka Saprudin yang dihubungi secara terpisah, Kamis malam, mengatakan, Pemda menyambut baik atas dilaksanakannya forum konsultasi publik.

“Harapannya RSUD mendapat saran dan masukan dari peserta forum terkait dengan pelayanan yang sudah dilaksanakan. Apa yang menjadi kekurangan perlu adanya perbaikan sehingga bisa melayani masyarakat khususnya pelayanan kesehatan dengan baik,” ungkapnya.

Fasilitas RSUD sekarang ini, menurutnya sudah memenuhi standar tentunya perlu dilengkapi lagi ke depannya.

Seperti diketahui rumah sakit ini mempersiapkan diri untuk menjadi penopang layanan kesehatan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Mulai akhir 2023 lalu, RSUD Amanah Husada, terus melakukan koordinasi dengan semua lintas sektor yang ada di “Bumi Bersujud” guna mengevaluasi layanan kesehatan di RSUD.

Seperti diketahui saat ini pihak rumah sakit memiliki 31 standar pelayanan kesehatan, bahkan pihak rumah sakit juga memiliki klinik yang menjadi layanan kesehatan unggulan yakni klinik mata dan layanan dialisis atau layanan cuci darah sebanyak delapan unit.

Sehingga, masyarakat atau calon pasien penyakit mata atau gagal ginjal yang hendak berobat ke RSUD Tanah Bumbu tidak perlu lagi dirujuk ke daerah lain. ***