TANJUNG, metro7.co.id – Beberapa ojek konvensional di tugu obor, Mabuun berbondong datangi Sekretariat Komunitas Sayangi Sesama (KS2) Tabalong di Maburai, mendiskusikan nasib ojek konvensional ke depan yang tergilas oleh ojek online pada, Jumat (4/6).

“Ojek kita masih konvensional, gak online sehingga tarikan sepi, bahkan dari pagi baru dapat 2 kali pengantaran,” ujar Budiarto, warga Mabuun yang dituangkan perkumpulan ojek obor Mabuun di Sekretariat KS2.

Pekerja Ojek Konvensional, Budi mengatakan, kebanyakan ojek konvensional tidak mengerti bagaimana menggunakan handphone, sehingga mereka kesulitan beradaptasi dengan zaman canggih era sekarang.

“Soalnya beberapa dari kami tidak memiliki handphone, dan beberapa tidak mengerti bagaimana menggunakannya,” ujar Budiarto, warga Mabuuun RT 3 yang dituakan perkumpulan ojek obor Mabuun ini, baru-baru ini tadi di Sekretariat KS2

Menurut Budiarto, pekerjaan ojek konvensional kesulitan bersaing dengan ojek online yang selalu banjir orderan, namun mereka sebaliknya, sepi pemesan.

“Dalam satu hari ojek konvensional hanya bisa membawa pulang uang Rp.20 ribu, bahkan ada yang baru dapat dalam dua hari,” ungkapnya.

Diketahui, sebagai masyarakat kurang mampu mereka tidak memilki jaminan kesehatan BPJS. Ketidakmampuan membayar jaminan kesehatan tersebut membuat mereka bertekad tidak boleh sakit.

Kedatangan ojek konvensional tersebut diterima oleh Ketua KS2 Tabalong, Erlina Effendi Ilas. Ia mengatakan, zaman sekarang mengalami perubahan yang sangat cepat sehingga revolusi industri bergulir dan menggelinding hingga merubah budaya baru dalam berbagai aspek kehidupan.

“Dunia memang berubah, kita tidak kuasa menolak perubahan tersebut. Hanya terdapat pilihan ikut atau tertinggal. Jika persoalannya tidak sederhana, kita cari ikhtiar lain,” ujar Erlina Effendi Ilas ditemani anggota KS2, Mariam.

Menurut Erlina, dirinya akan coba menghubungkan para ojek ini kepada lembaga-lembaga usaha atau pihak yang membutuhkan jasa pengantaran atau jasa lainnya.

Terkait jaminan mengakses kesehatan bagi warga tidak mampu, menurut Erlina, merupakan domain pemerintah.

Namun, menurutnya pemerintah selama ini selalu memberikan akses pelayanan kesehatan bagi warga yang memang betul-betul layak buat masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (BPI).

“Terus terang kami sering memfasilitasi warga tidak mampu untuk menggunakan hak-haknya dalam menerima pelayanan kesehatan dari pemerintah. Dengan catatan mereka memang tidak mampu, melalui dinas terkait selama ini selalu dibantu,” ujar Erlina.

Bahkan menurut Erlina Effendi, sering petugas Dukcapil langsung turun ke lapangan untuk membantu warga negara yang belum memiliki KTP untuk keperluannya mengakses pelayanan medis.

Sebelum tukang ojek pulang, KS2 memberikan bingkisan berisi kebutuhan dapur dan makan siang bersama.*