PARINGIN, metro7.co.id – Sebanyak Rp3,563,542,223 miliar dari kasus korupsi pengadaan hewan ternak Dinas Pertanian Balangan pada APBD tahun anggaran 2019-2020, Kejaksaan Negeri (Kejari) berhasil mengamankan uang negara tersebut.

Kejari Balangan, Fajar Gurindro memaparkan bahwa rencana pengembalian kekayaan tersebut sudah di lakukan ke pemerintah daerah sesuai keputusan kasasi.

“Rencana pengembalian kekayaan ini sudah kita lakukan ke pemerintah daerah, yaitu sesuai dengan hasil putusan kasasi,” kata Kajari Balangan Fajar Gurindro di Balangan, Ruang Sidang Kejari Balanga, Rabu (5/6/2024).

Fajar menyebutkan awalnya hasil putusan sidang pertama, terpidana ini divonis empat tahun penjara dan hasil putusan kasasi lebih rendah yaitu hanya satu tahun enam bulan.

Kajari Balangan menuturkan proses pengembalian kerugian negara juga sudah bekerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balangan, serta pihak perbankan dan nantinya dimasukkan pada APBD 2024.

Menurut Fajar saat ini kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan yaitu Rahmadi, sudah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht.

Yang mana hasil putusan banding mewajibkan terpidana menjalani masa tahanan selama satu tahun delapan bulan dan melakukan pengembalian kerugian negara sebesar Rp3,5 miliar serta denda sebesar Rp200 juta.

Selain itu selama proses penyelidikan, para pihak juga sukarela mengembalikan uang berdasarkan perhitungan BPKP Kalsel bahwa itu merupakan kerugian negara. Karena dalam proses pengadaannya tidak sesuai dengan prosedur.

Diketahui terpidana dikenakan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rahmadi juga sudah menjalani masa tahanan dan proses hukum sejak Oktober 2023 lalu, dan saat ini menjalani sisa masa tahanan di Rutan Teluk Dalam Banjarmasin.

Sementara itu Sekdakab Balangan Sutikno mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terlebih khusus kepada Kajari Balangan beserta jajaran atas pengembalian kerugian keuangan negara ini.

“Ini adalah bagian dari prosedur hukum yang mana tanggung jawab akhir yaitu uang negara kembali lagi ke uang negara,” ujar Sutikno.

Sutikno juga mengapresiasi Kejari Balangan, karena ini adalah momen yang paling berharga bagi pemda sebab nilainya yang sangat banyak ini.

Terakhir, Sekda berpesan apapun tugas dan fungsi pekerjaan saat ini selalu dihadapi risiko dan hukum juga menyertai, makanya harus berupaya melaksanakan tugas dengan baik dengan mengikuti prosedur yang baik.

“Ini adalah negara hukum dan kedudukan hukum kita juga harus sama, karena kita tahu beberapa pejabat juga terlihat pada kasus ini dan pada akhirnya juga harus tunduk kepada hukum serta semoga kasus menjadi pengalaman kita bersama,” ucap Sutikno. ***