Pengelolaan asset daerah beserta pengendaliannya harus terus dibenahi dengan baik, sehingga opini WTP dapat benar-benar diraih oleh Kabupaten HST. Hal itu disampaikan Zulfan, salah seorang staf dari BPKP dalam paparannya terkait hasil pemeriksaan BPK RI.
  Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Edy Karim juga menekankan pengefektifan peran Sistem Pemeriksaan Intern Pemerintah (SPIP) untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, karena ini merupakan salah satu roh dan jiwa sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.
  Ini semua ujarnya, akan turut membantu tugas BPKP serta mendorong pelaksanaan pemerintah dalam rangka good governance dan agar kerjasama Pemkab dengan pihak BPKP selalu terjalin dengan baik.
  “Senada dengan pernyataan Bupati Harun Nurasid, bahwa komitmen kita semua adalah merupakan tujuan akhir dalam rangka mensejahterakan masyarakat HST yang menginginkan lebih sejahtera, mandiri, unggul dan istiqamah,” ujarnya.
  Sebagaimana diketahui, sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, Pemkab HST kembali menggandeng BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan pengarahan dalam rangka meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kamis (26/7/2012) lalu.
  Bupati HST H Harun Nurasid dalam sambutannya menyampaikan rasa senang karena pihak BPKP berkenan hadir ke Bumi Murakata dalam rangka memberikan pengarahan untuk pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik ke depan nanti.
  Harun pun kembali mengungkapkan cita-cita dan keinginan kuat Kabupaten HST untuk meraih opini WTP, sehingga berharap kepada para kepala SKPD berserta jajarannya dapat melaksanakan tugas sesuai komitmen bersama dan kegiatan ini dapat diikuti dengan baik hingga selesai, penuh konsentrasi dan dapat diimplementasikan.
  Terakhir, ia mengingatkan bahwa apa pun yang menjadi target, hendaknya diikuti niat yang ikhlas dan sinergitas yang baik oleh semua pihak, sehingga cita-cita dan keinginan tidak akan sulit dan dapat dicapai dengan baik. advhst