PARINGIN. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2013 .Jum’at (28/3). Diaula Sidang DPR
Rapat ini dipimpin langsung oleh  Ketua DPRD, H Zainuddin beserta Wakil Ketua H. M Yusuf, dan dihadiri  serta Wakil Bupati Balangan, H Ansharudiin.  Dan  dihadiri anggota dewan serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
H Zainuddin menyambaikan sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), kepala daerah wajib menyerahkan atau memberikan laporan kepada pemerintah dan DPRD, serta pemberitahuan secara transparan kepada masyarakat
Wakil Bupati Balangan, H Ansharuddin dalam laporannya, menyampaikan, Pembangunan dikabupaten balangan melibatkan seluruh komponen yang ada,  semua berupaya mewujudkan visi kabupaten balangan yang telah ditetapkan untuk periode kedua kepemimpinan kami, yakni “melanjutkan pembangunan menuju balangan yang mandiri dan sejahtera.”
‘tentunya, segala upaya itu dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan faktor strategis, kondisi riel yang berkembang di daerah, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta aspirasi yang berkembang,”Kata nya.
Lebih lanjut, Adapun segala upaya dan pertimbangan tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran berikut, terbangunnya ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mantap, terutama melalui pertanian dan umkm. Meningkatnya kualitas s.d.m melalui pemenuhan hak-hak dasar rakyat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana pelayanan umum. pemanfaatan sumber daya alam dengan berwawasan lingkungan hidup. Terakhir, menciptakan dan memelihara suasana kondusif dalam upaya mengoptimalkan efektivitas dan hasil-hasil pembangunan, terutama pada bidang-bidang prioritas, maka diterapkan manajemen yang berfokus pada strategi, yakni memposisikan strategi-strategi sebagai bagian dari rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Disamapaikannya, strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
secara garis besar, strategi-strategi yang diterapkan adalah strategi-strategi yang bersifat mendukung ekonomi kerakyatan, memberdayakan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, sarana dan prasarana, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
Pada tahun anggaran 2013,Lanjut Ansharuddin, kita melanjutkan upaya-upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. hasilnya, dari anggaran pendapatan sebesar Rp 611.355.372.000,00 kita merealisasikannya sebesar 118,06 % atau mencapai RP 721.740.648.147,80.
semua komponen pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, mengalami kenaikan yang signifikan.
Kemudian, di sisi pengelolaan belanja daerah, rencana belanja dan penganggaran pembangunan daerah dengan pendekatan sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari  rencana alokasi biaya (input) yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran. dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah  dan rencana strategis daerah (Renstrada), rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) serta kebijakan umum APBD kabupaten balangan tahun anggaran 2013.
Belanja daerah disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran (RKA) dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah  (SKPD) yang disusun berdasarkan arah kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas.bagaimanapun, dalam pelaksanaannya berbagai kegiatan dan program yang telah direncanakan dan dituangkan dalam APBD kabupaten balangan tahun anggaran 2013 harus berhadapan dengan berbagai perkembangan dan dinamika anggaran sehingga diperlukan adanya penyesuaian dan peninjauan kembali agar tetap terwujud adanya sinkronisasi, kesinambungan serta keselarasan kegiatan dan program yang telah ditetapkan. untuk itu, ditempuhlah mekanisme perubahan a.p.b.d.
Dengan berbagai faktor tersebut, setelah ditempuhnya mekanisme perubahan APBD, total anggaran belanja seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten balangan tahun 2013 adalah RP 793.464.901.642,- dan telah direalisasikan sebesar rp 693.940.676.344,-  atau 87,46  %. angka ini didapat per 31 desember 2013, atau sebelum diaudit oleh BPK RI.
Diutarakannya, Dalam pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas kepemerintahan di kabupaten balangan selama tahun anggaran 2013, permasalahan yang secara umum ditemui pada hampir setiap sektor pembangunan masih berkisar pada sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data yang kurang lengkap atau kurang akurat, serta keterlambatan dalam tahap-tahap pekerjaan.
“maka dari itu, kami menilai ke depannya solusi-solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut perlu diprioritaskan pelaksanaannya. tentunya, prioritas ini jangan sampai menggugurkan penerapan solusi-solusi untuk permasalahan-permasalahan lain di luar prioritas di atas,”Demikian Ansharuddin.Metro7/Sri