BANJARMASIN, metro7.co.id – Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Komisi Informatika (KI) se-Indonesia ke-15 digelar dari tanggal 10 hingga 13 Juni 2024, di Banjarmasin.

Rakor tersebut diawali dengan Seminar Nasional bertajuk ‘Urgensi Pemerintah Terbuka Menyongsong Indonesia Emas’, dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua KI Pusat, Arya Sandhiyudha, di Hotel Galaxy Banjarmasin, Senin (10/6) siang.

Wakil Ketua KI Pusat, Arya Sandhiyudha mengatakan, Pemerintah Terbuka adalah solusi menghadapi tantangan demografi dan digitalisasi menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, tema terkait keterbukaan Informasi Publik ini di level global sering kali bersinggungan dengan tema tentang pemerintahan terbuka atau open government.

”Gagasan open government ini sejatinya satu dari tiga tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa, sekarang kita harus jawab melalui peran kita yang ada di KI,” ungkap Arya.

Tata kelola pemerintahan pada bentuk pemerintahan terbuka, tambah Arya, tentu ada tantangan dalam mematangkan prinsip-prinsip yang ada.

“Prinsip kita di KI yang dilandasi oleh UU No 14 Tahun 2008, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Yakni bagaimana kita membuka akses secara mudah dan luas, lalu kemudian melakukan akuntabilitas, pertanggungjawaban, sekaligus juga partisipasi melibatkan warga di setiap provinsi ataupun level nasional untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan,” jelasnya.

“Kita akan melihat bagaimana masukan dari para narasumber tentang bagaimana performa di sektor ekonomi, politik, maupun budaya,” tambahnya.

Arya menjelaskan, sebagai negara demokrasi ada tantangan, dituntut untuk melakukan peran-peran keterbukaan informasi publik dan perwujudannya pada format tata kelola pemerintahan dalam bentuk open government.

Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat, Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam memperkuat keterbukaan informasi. Skor Nasional IKIP tahun 2021 – 2023 berada dalam kondisi sedang.

“Hasil IKIP itu memperlihatkan adanya peningkatan dalam pemberian akses informasi publik kepada masyarakat, meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam hal implementasi dan penegakan regulasi,” tutupnya.

Diketahui, Seminar Nasional itu merupakan permulaan dari rangkaian acara Rakornas KI se-Indonesia ke-15.

Selain itu, juga akan ada agenda Diskusi Publik. Dilanjutkan dengan agenda utama, Rapat Pleno KI se-Indonesia.