Data Dukungan Erjo-Mulyono di Hapus

Reporter : Koran Metro7 - Dibaca : 0 kali

  • Verifikasi PPS Temukan Warga Tak Pernah Beri Dukungan
Tamiang Layang – Sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpaksa men-delete alias menghapus data dukungan rencana pencalonan pasangan Erjo Unja-Mulyono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bartim melalui jalur perorangan atau independen. Pencoretan data dukungan itu lantaran warga merasa tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan itu. 
Selain tidak menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), warga menyatakan tandatangan mereka dipalsukan. Seperti di Desa Kupang Bersih, Kecamatan Pematang Karau, data dukungan Erjo-Mulyono yang sebelumnya diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bartim dan diverifikasi oleh PPS Kupang Bersih, mencoret semua data.
“Dalam formulir data dukungan itu ada 168 warga yang mendukung. Ternyata setelah kami verifikasi ke rumah-rumah warga itu, mereka protes dan keberatan karena tidak pernah memberikan dukungan. Atas dasar ini, kami mencoret semua data dukungan itu,” ujar Intorno, ketua PPS Desa Kupang Bersih.
Hal serupa juga dilakukan oleh PPS Desa Tuyau, Kecamatan Pematang Karau. Sebelumnya PPS ini menerima data dukungan sebanyak 244 warga sesuai dengan formulir yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Bartim.
Setelah melakukan verifikasi kepada warga, semua menyatakan tidak pernah memberikan dukungan.  Bahkan penyebabnya sama, yakni tandatangan warga dipalsukan dan tidak pernah menyerahkan fotokopi KTP.
“Semua data itu kami coret, jumlahnya 224 nama warga dalam data dukungan itu,” ungkap anggota PPS Desa Tuyau, Fiannor. Kuat dugaan fotokopi KTP warga itu didapat dari kelompok tani yang sebelumnya diminta mengumpulkannya untuk tujuan proyek di bidang pertanian.
“Kami tidak terima dengan penyalahgunaan fotokopi KTP ini. Dulu kami diminta mengumpulkannya untuk kepentingan proyek pertanian bagi kelompok tani. Namun sampai sekarang proyek itu belum terealisasi,” kata Muliadi, ketua Kelompok Tani Karya Hapakat Desa Kupang Bersih.
Setelah mengetahui fotokopi identitas kependudukan itu digunakan untuk data dukungan pencalonan kepala daerah, lanjut Muliadi, mereka pun membuat pernyataan untuk menarik kembali fotokopi KTP itu dan tidak memberikan dukungan. Pernyataan ini disampaikan ke PPS hingga KPU Kabupaten Bartim. (Metro7/M Jaya)

Share :