Desa Membangun Negeri
Jumat, 11 Sep 2020 14:00 WIB

Diduga Syarat Korupsi, Pelaksanaan APBDes Orahili 2019 Dilaporkan ke Kejari Gunung Sitoli

Reporter :  Adieli Laoli - Kab.Nias Utara, Sumatera Utara
Editor :  M Ali Nafiah Noor

LOTU, metro7.co.id – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Orahili, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, tahun anggaran 2019 terpaksa dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, pasalnya ditemukan banyak kejanggalan. Selain dugaan mark-up, juga diduga telah terjadi maladministrasi pada proses pengesahan APBDes dimaksud.

Sekretaris Eksekutif Lembaga Pusat Anti Korupsi dan Suap (PAKSA) Rakyat Nias, Helpianus Gea, selaku pelapor pada kasus itu, mengungkapkan bahwa penetapan APBDes Orahili Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana telah diatur di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, dan Peraturan Bupati Nias Utara nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa.

Helpi, menjelaskan nota kesepakatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Orahili Nomor 02 tahun 2019 tentang persetujuan bersama penetapan rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes tahun anggaran 2019 tertanggal 6 September 2019 hanya ditandatangani 2 anggota BPD, sementara ketua dan 6 anggota BPD lainnya tidak tandatangan.

“Padahal sesuai aturan nota kesepakatan tersebut ditandatangani minimal ½ N + 1 dari jumlah anggota BPD. Anehnya, atas dasar nota kesepakatan tersebut Bupati Nias Utara melalui Camat Namohalu Esiwa melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa Orahili,” ujar Helpianus Gea kepada metro7.co.id, Rabu (09/09/2020).

Halaman: 1 2 3 4

CLOSE