oleh

Disetujui dengan Catatan, Pertanggungjawaban APBD 2018

-Kotabaru-3.329 views

KOTABARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru menyetujui Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kotabaru 2018.

Dalam persetujuan tersebut, DPRD memberikan beberapa catatan harus diperbaiki Pemkab Kotabaru.

Sebelum disahkan menjadi Raperda, dewan memberikan catatan tentang pelaksanaan APBD 2018. Catatan itu dibacakan wakil ketua Muhammad Arif.

Arif membacakan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah, yaitu mengapresiasi pemkab mampu mempertahankan WTP dan kinerja visi-misi, meski banyak pekerjaan rumah yang masih belum dibereskan.

“Disamping keberhasilan, perlu juga mendapat perhatian dibidang infrstruktur baik perkotaan maupun pedesaan. Akses jalan sangatlah penting dalam upaya meningkatkan arus perekonomian masyarakat,” kata Arif saat rapat paripurna, Rabu.

Selain itu, kata Arif perlu mendapat perhatian atas belum terpenuhinya target pekerjaan diantaranya belum optimalnya kinerja pihak ketiga dan hutang jangka pendek.

Politisi PPP ini, mengatakan untuk pengelolaan APBD kedepannya harus melihat kualitas dan perencanaan agar kendala yang timbul dapat diminimalisir. Dan mengoptimalkan PAD.

“Perlu disikapi dengan serius adalah persoalan kekosongan kas dan keterlambatan pembayaran tunjangan. Bupati diharapkan menindaklanjuti terhadap temuan BPK RI,”
sebut Arif.

Bupati Sayed Jafar menyatakan akan menindaklanjuti masukan-masukan dari pihak legeslatif.

Untuk mewujudkan pencapaian visi-misi pemerintah daerah, bupati mengatakan akan lebih meningkatkan sinergi dan komunikasi yang intensif dengan semua elemen.

“Pemerintah daerah mengucapkan terimakasih atas apresiasi pihak legesltif terkait WTP dan akan menindaklanjuti rekomendasi fraksi-fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018,” kata bupati.

Bupati menginstruksikan SKPD terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak menghambat kelancaran pembangunan,” tukas Bupati Sayed. (metro7/syn).