TANJUNG, metro7.co.id – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Tabalong menyambangi Kantor DPRD Tabalong, Selasa (16/8)

Kedatangan mereka tersebut untuk menyampaikan aspirasi atas nasib dan penghasilan anggota BPD yang dirasa belum layak, termasuk belum diakui keberadaan Persatuan BPD se-Tabalong.

Ketua Persatuan BPD se-Tabalong mengatakan, BPD berharap beberapa hal yang disampaiakan BPD ini bisa diperjuangan DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“BPD berharap harmonisasi BPD dan Pemdes dengan solusi Bimtek bersama, juga keselarasan di semua desa dengan memberikan staf pada BPD, karena ada desa yang belum menganggarkan untuk staf BPD, penganggaran biaya operasional sampai pada program ketersediannya kantor kantor BPD di Tabalong, termasuk pembinaan pada Camat yang belum mengayomi BPD,” bebernya.

Sementara, Wakil Ketua I DPRD Tabalong, Jurni mengatakan, ini sudah pertemuan ketiga, ini perjuangan anggota BPD dalam memperjuangkan hak.

“Kami berharap Tabalong bisa jadi rol model di Indonesia dalam hal pembinaan dan kinerja BPD, sementara ini harapan anggota BPD penghasilannya bisa dinaikan 100 persen dari yang ada,” jelasnya.

Menurutnya, bagusnya pemerintahan di desa tergantung BPD yang ada di desa, DPRD akan terus mendukung apa saja yang diperjuangkan BPD. “Semoga keberadaan BPD dapat mendukung desa dan menambah penghasilan PAD,” ujarnya.

Sedangkan, perwakilan dari DPMD Tabalong yang hadir, Fahrudin menyebutkan, aspirasi yang disampikan sudah ditindaklanjuti dengan penyampaian simulasi, namun saat ini belum ada kenaikan untuk BPD mengingat tidak ada kenaikan dana ADD.

“Terkait Perbup yang mengatur penghasilan BPD itu merupakan penyesuaian peraturan di atasnya secara teknis sudah sesuai dengan aturan, namun tahun depan kita akan kembali simulasikan kalau ada kenaikan ADD, maka juga akan ada kenaikan untuk BPD,” ungkapnya.

“Terkait Bimtek, PMD Tabalong akan menganggarkan yang akan dilaksanakan di Banjarmasin atau Tabalong,” tutupnya.