TANJUNG, metro7.co.id – Guna mempercepat pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan percepatan pembangunan di Tabalong.

Pemerintah Daerah Tabalong bersama DPRD Tabalong sudah menerima hasil evaluasi provinsi atas usulan Raperda APBD Perubahan 2022 yang hasilnya sendiri disampaikan Pemerintah Daerah melalui Sekertaris Daerah (Sekda) kepada DPRD, Selasa (12/10).

Sekda Tabalong, Abdul Mutalib Sangaji mengatakan, provinsi meminta perubahan harus konsisten dan perlu dijelaskan eksestensinya dari proses KUA dan perubahan APBD diharapkan optimalisasi penganggaran di APBD Perubahan.

“Ya hasil koordinasi dengan tim di provinsi tidak ada masalah, dokumen pendukung sudah sesuai, alokasi anggaran juga berkesuaian, berkas kesepakan bersama DPRD dengan pemerintah sudah tepat dan dianggap pemberkasan sudah berkesuain,” ujar Sekda.

Sementara, Ketua Tim TAPD Noor Rifani mengungkapkan, anggaran Rp10,6 miliar siap dipergunakan dan Desember kalau kita tekan implasi tetap di bawah 5 persen akan dapat Rp10 miliar lagi.

“Dengan syarat dilihat dari kinerja daerah dari penggunaan produk dalam negeri di dalam sistem yang disampaikan semua SKPD,” bebernya.

Ia berharap, semoga apa yang diprogramkan sesuai dengan harapan dan semua berjalan lancar, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi.

Termasuk, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi Tabalong yang terus meningkat, percepatan vaksinasi, pengentasan stanting dan kemiskinan penurunan implasi.

“Peruntukan Rp 10 miliar juga diutamakan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dukungan dunia usaha upaya penurunan tingkat implasi,” tuturnya.

Sedangkan, Anggota DPRD Tabalong Mursalin berharap, APBD perbahan pada sektor bantuan usaha pada masyarakat dan harus ada pengawasan serius, jangan seperti dulu hingga banyak gagal, karena kurangnya pengawasan dan bimbingan.

Terkait pengentasan kemiskinan, H Muchlis Anggota Banggar mengatakan, harus serius pada pengentasan kemiskinan, dtangani dengan benar dan sungguh-sungguh serta terprogram.

Rapat ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman DPRD dengan Pemerintah Daerah.