TANJUNG, metro7.co.id – Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tabalong bertolak ke Senayan guna menyampaikan aspirasi ribuan buruh.

Buruh tersebut dari perusahaan pertambangan site PT Adaro Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (SP KEP) Tabalong yang sempat berdemo, di Halaman Graha Sakata Mei 2022.

Unsur pimpinan DPRD Tabalong itu dipimpin H Mustafa dan dua Wakil H Jurni dan Habib Taufani Al Kaf langsung menemui Komisi IX DPR RI guna menyampaikan semua tuntutan buruh warga Tabalong untuk diperjuangkan oleh DPR RI, Rabu (8/6).

Tuntutan menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, tolak upah murah, hapus outsourcing, turunkan harga bahan pokok dan pemerataan bonus produksi untuk seluruh karyawan di site pertambangan Adaro. Semuanya ada 17 tuntutan.

Ketua DPRD Tabalong dan rombongan diterima langsung oleh Anggota Komisi IX Alifuddin (F PKS) di ruang tamu pimpinan lantai I, Gedung Nusantara I lantai I DPR RI.

Ketua DPRD Tabalong H Mustafa pun menyampaikan apa saja yang menjadi tuntutan buruh di Tabalong dan berharap ada respon positif dari pusat atas apa yang diminta buruh pada kebijakan pusat tersebut.

Anggota Komisi IX Alifuddin merespon baik dengan segera mempelajari apa saja yang di sampaikan buruh di Tabalong itu.

“Walaupun saya bukan dari Dapil Kalsel, namun saya berkewajiban menerima aspirasi dari seluruh warga indonesia,” ujarnya.

Tindaklanjut ke depan akan ada ada kunjungan kerja DPR RI ke Tabalong antara bulan Agustus atau September terkait masalah buruh itu.

Diakhir pertemuan, unsur pimpinan DPRD Tabalong juga meminta diperjuangkan tenaga kerja lokal dan digelarnya BLK pusat di Tabalong guna menciptakan tenaga kerja handal di Bumi Sarabakawa.