Desa Membangun Negeri
Jumat, 15 Okt 2021 14:58 WIB

Fungsi Pengawasan DKP Sula Dialihkan ke Provinsi, dari Nol Sampai 12 Mil

Reporter :  La Ode Hizrat Kasim - Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara
Editor :  Zulfahmi Dhamiri

 

SULA, metro7.co.id – Fungi pengawasan DKP di perairan Kepulauan Sula yang dulunya dapat membantu mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini tidak lagi dapat diharapkan. Pasalnya, fungsi pengawasan tersebut sudah di ambil alih oleh Provinsi Maluku Utara.

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Sahlan Norau jelaskan, sesuai Undang-Undang No. 23 maupun Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan (Permen KP), mulai dari Nol sampai 12 Mil itu kewenangannya ada di Provinsi, tapi dalam hal pengelolaan tentunya DKP Kabupaten Kepulauan Sula juga punya kewenangan tergantung koordinasinya ke provinsi, Jum’at (15/10/2021).

Secara umum diketahui bahwa itu Peraturan Perundang-undangan dan kewenangan itu diberikan ke provinsi maka akan di patuhi kepada Provinsi, namun ada hal – hal juga misalnya pihak DKP Provinsi tidak melakukan fungsi pengawasanya maka pihak DKP Kabupaten melakukanya dengan berkoordinasi ke Provinsi.

Bukan hanya itu saja, seluruh perizinan yang berkaitan dengan peraturan terbaru No.5 Tahun 2021 tentang perizinan usaha yang terletak di DPMPTSP, entah itu di Kabupaten Kota atau kah di Provinsi, tapi kemungkinan besar yang mengeluarkan izin usaha tersebut dari pihak Provinsi dan Kabupaten kemungkinan hanya memberikan Rekomendasi.

Halaman: 1 2

 
CLOSE
block id 11401 site metro7.co.id1 - PC 800x220px 4x1_ Mob 414x400px 2x2