Home / Aceh / Aceh Tenggara / DPRD

Jumat, 26 Juni 2020 - 19:35 WIB

Hasil Pansus, DPRK Aceh Tenggara Rekomendasikan Masalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Bupati dan BPK-RI

Reporter : M Yusuf - Kab.Aceh Tenggara, Aceh - Dibaca : 65 kali

 

ACEH TENGGARA, metro7.co.id –
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara mengenai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Tahun anggaran 2019 telah usai pada Senin (15/06/2020) jam 23.00 wib lalu dan memunculkan beberapa rekomendasi diantaranya terkait permasalahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Anggota DPRK, Samsuardi, Ketua dari Fraksi Golkar, mengatakan saat sidang paripurna mengenai permasalahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara.

Faktanya, saat uji petik yang dilakukan oleh Tiem Pansus I ke lapangan ada beberapa hal yang di rekomendasikan, salah satunya untuk pengadaan mobiler tahun 2019 yang terkesan asal jadi dan diduga tidak sesuai dengan harga barang juga tidak sesuai spesifikasi yang di tentukan.

Begitupula masalah pembangunan gedung sekolah yang bersumber dari dana DAK di duga pelaksanaannya tidak sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis, oprasional dan alokasi khusus fisik bidang pendidikan.

“Dari hasil pantauan kami pekerjaan terkesan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah di tentukan dan hasil fisik tidak memuaskan juga masih bayak catatan yang mesti di lakukan perbaikan,” kata Samsuardi.

Baca Juga :  Kepala Desa Kute Alukh Baning Belum Kembalikan Uang Dana Desa

Pihaknya menuding pelaksana dalam pekerjaan tersebut bukan pihak sekolah atau komite sekolah yang di SK kan. “Karna pada saat kami konsultasi konfirmasi dengan pihak sekolah, mereka kelihatan bingung dan tidak tau menahu tentang pekerjaan tersebut,” katanya.

Oleh karenanya dia meminta Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara untuk mengevaluasi Dinas Pendidikan dalam menyusun Renstra agar lebih pokus pada sasaran RPJMD 2017-2022 serta dalam melaksanakan program.

Juga pada pihak yang berkompeten yakni BPK-RI untuk mengaudit dalam pemeriksaan lebih insentip pada kegiatan-kegiatan yang dicurigai tidak sesuai dengan spesifikasi dan pelaksanaan nya terutama.

Dimana pembangunan gedung sekolah yang bersumber dari dana DAK fisik bidang pendidikan bersipat swakelola baik mekanisme pelaksanaannya maupun fisik dan pekerjaannya.

Pihak DPRK juga meminta audit dana BOS baik yang bersumber dari APBN maupun dari kabupaten, karna sebagaimana informasi dari masyarakat, ada dana BOS yang digulirkan pada sekolah yang di curigai fiktip, dimana dalam LKPJ 2019 terdapat program kerja yang dabel yaitu terhadap pekerjaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan anggaran berbeda.

Baca Juga :  Anggota DPRD Ini Minta Kades Agar Tepat Sasaran Mendata Calon Penerima Bantuan Dampak Covid 19

Termasuk mengaudit anggaran pelatihan bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kopetensi. “Yang anggarannya kita ketahui bersumber dari DOKA,” tutup Samsuardi.

Sementra terkait rekomendasi yang di lakukan oleh pihak DPRK Aceh Tenggara terhadap sejumlah aitem pekerjaan DAK fisik tahun 2019 maupun pengadaan mobiler, Habibi selaku pejabat teknis kegiatan ( PPTK) pada Dinas Dikbud Aceh Tenggara kepada wartawan mengatakan, melaui watshap (WA) Jumat (26/06/2020) bahwa pengerjaan dak fisik tahun 2019 semuanya sudah sesuai dengan juklak dan juknisnya  DAK.

“Uang langsung masuk ke rekening kepala sekolah dan kita tidak mengarahkan ke pihak ke tiga, mungkin kepala sekolah yang mengarahkan ke pihak ketiga, kan ga mungkin kepala sekolah yang bekerja,” singkatnya. ***

Share :