oleh

Kaji Pengelolaan Air Bersih, Komisi II Tabalong ke Pudam Sleman

TANJUNG – Pengelolaan PDAM Tabalong yang dianggap masih belum maksimal membuat Komisi II DPRD merasa perlu belajar ke daerah lain untuk bisa menghasilkan PAD untuk daerah.

Jumat (26/7) didampingi wakil ketua I DPRD Tabalong Hj Mursidah Komisi II bersama perwakilan PDAM menyambangi Pudam Sleman Jogjakarta untuk mencari reperensi terkait suksesnya menambah penghasilan dari bisnis air bersih dan air minum kemasan.

Pudam Sleman Tirta Sembada sendiri awalnya juga PDAM Sleman dan resmi berganti menjadi Pudam pada 2017. Namun sejak masih bernama PDAM di tahun 2012 PDAM Sleman sudah mampu menghasilkan 800 juta untuk PAD dan sejak beralih menjadi pudam mampu hasilkan milyaran.

Pudam Sleman juga menolak pinjaman dari Kementrian Keuangan walaupun ditawarkan beberapa kali hal tersebut karna Pudam Sleman sudah mampu berdiri sendiri dan pengelolaan keuangan dianggap sudah baik membuat Pudam Sleman kuat dan selalu menolak tawaran piutang

Kepala Pudam Sleman, Arsah Alam mengatakan 3 sumber air yang digunakan terdiri dari air permukaan, sumur dalam, dan air dangkal.

“Kami melayani 18,75 % penduduk atau satu juta dua ratus lima puluh jiwa, karna selain kami, disini juga ada Pamsimas dan beberapa program air bersih lainya dan sumber air baku 50% dari sumber air puncak merapi,” katanya.

Saat ini produksi baru 455 liter perdetik dan Pudam Sleman sudah mampu menyumbangkan 50% keuntungan untuk masuk pada PAD Sleman pada laba akhir tahun dan masih menerima penyertaan modal dari Pemkab, namun hanya berupa barang.

Payung hukum Pudam Sleman sendiri PP 54 2017 hingga kini tirta sembada sudah ada naskah akademik perbub dan sudah ada SUP baru sesuai edaran Bupati dimana dalam isinya juga mengtur tentang kesejahteraan pegawai serta pelaynan maksml pada masyarakat

Aries Heryanto Ketua Komisi II DPRD Tabalong menyatakan PDAM Tabalong perlu mengkaji kesuksesan Pudam Sleman termasuk pelayanan pada msyarakat.

PDAM Tabalong melalui Ade Permana mengatakan sudah pernah mengajukan perubahan status ke perusahaan perseroan namun tidak dikabulkan karna di wilayah Kalsel sulit provinsi masih tidak mau melepas status PDAM.

“Mudahan kedepan ada kebijakan kearah perumda, saat ini kami juga masih menerima pernyataan modal dari Pemerintah daerah Tabalong,” katanya.

Ade Permana juga menambahkan mahalnya biaya produksi pengolahan air bersih di Tabalong berbeda dengan Sleman, dimana air yang di olah air pegunungan yang bersih beda dengan air yang dikelola PDAM Tabalong yang berasal dari air sungai dan tentu perlu bahan baku kimia yang lebih banyak. (metro7/reza)