oleh

Ketua DPRD Bartim Ajak Jaga Persatuan Pasca Pemilu

TAMIANG LAYANG – Tak hanya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat di Kabupaten Bartim menolak aksi atau pergerakan People Power. Ketua DPRD Bartim Broelalano juga menegaskan menolak gerakan People Power tersebut.

Hal itu dikatakanya ketika dibincangi wartawan di Tamiang Layang, Kamis, (30/5).

Menurutnya, gerakan people power tersebut adalah pergerakan yang mengarah kepada makar. Maka dari itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat agar jangan ikut – ikutan untuk melakukan hal tersebut.

“Saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Bartim agar ikut menolak gerakan People Power. Mari kita bersama – sama menjaga persatuan dan keutuhan NKRI pascapemilu,” kata politisi dari fraksi PDI Perjuangan.

Menurut lelaki yang dikenal tegas itu, Pemilu 2019 sudah usai dan harus dihormati apa pun hasilnya. Mereka yang tidak puas atas hasil Pemilu 2019 bisa menempuh jalur yang sesuai dengan konstitusi.

“Bagi kami, proses demokrasi di pemilu telah usai. Kalaupun ada ketidakpuasan, silakan tempuh jalur hukum tanpa harus melakukan sebuah gerakan yang merugikan masyarakat kita sendiri. Ini adalah hal yang biasa disaat pemilu,” tegasnya.

Dirinya juga menegaskan DPRD Bartim sangat berkomitmen mempertahankan keutuhan NKRI. Dia mengatakan demokrasi di Indonesia harus berjalan sesuai dengan koridor hukum.

“Sikap kami jelas, karena bagaimanapun keutuhan negara ini harus di atas segala-galanya. Termasuk hasrat untuk berkuasa. Kami ingin masyarakat ini dididik berdemokrasi secara sehat dengan koridor yang telah ada,” pungkas Ketua DPRD Bartim. (metro7/budi)