PONTIANAK, metro7.co.id – Agus Kurnadi terpilih menjadi Ketua DPD Organda Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2024-2029 dalam Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD Organda Provinsi Kalbar, di Hotel Borneo Pontianak, Selasa (9/7).

Musda tersebut mengambil tema “Kolaborasi organda sebagai pilar transportasi darat meningkatkan ekonomi Kalbar.”

Dibuka oleh Pj Gubernur Kalbar yang diwakili Kadis Perhubungan Provinsi Kalbar dan dihadiri Sekjen DPP Organda, pengurus Organda Kalbar, peserta Musda IX Organda Kalbar serta para undangan lainnya.

Sekjen DPP Organda, Ateng Haryono menyampaikan, Musda Organda adalah keharusan organisasi per 5 tahun, dimana Organda ada 38 DPD se-Indonesia.

Pada Musda IX DPD Organda Provinsi Kalbar ini diharapkan Sekjen DPP Organda bisa mengevaluasi semua perpormant organisasi, dan kedepannya yang lebih baik untuk anggota organda dan masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan kondisi daerah.

Usai terpilih menjadi Ketua DPD Organda Provinsi Kalbar, Agus Kurnadi mengatakan pertama akan meningkatkan koordinasi, kolaborasi dengan instansi-instasi pemerintah dan mitra-mitra kerja Organda seperti Pertamina, Jasa Raharja Putra, serta pihak-pihak SPBU, dengan pihak instansi, juga dengan Dinas Perhubungan, BPTD, dan dispenda.

“Beberapa program untuk kedepannya dengan masalah perizinan, masalah kir , yang masih belum selesai masalah regulasi. Masalah Odol Sampai sekarang dari periode dulu belum clear, jadi kita tetap akan memperjuangkan anggota-anggota kita,” katanya.

Agus juga mengatakan, pihaknya terus mengajukan perubahan penghapusan untuk biaya rumah untuk kendaraan khusus anggota organda.

Agus juga menyinggung masalah parkiran dan tronton dan PAD, terkait PAD, Jadi sampai saat ini informasi dari Dispenda bahwa sampai Juni ini pendapatan asli daerah baru mencapai 40 persen.

“Jadi itu yang beliau sampaikan ke kita, jadi itu menjadi perhatian kita untuk menggerakkan semua anggota organda yang merasa belum bayar pajak,” ucapnya.

Hal tersebut menjadi atensi Pj Gubernur Kalbar saat Organda audiensi belum lama ini. “Harapan kita tentu ini semua bisa berjalan sesuai harapan pemerintah mendapatkan pajak yang sesuai dengan yang ada, terus kita juga bisa mengurus administrasi, dan kita berjalan sesuai dengan aturan biasa sehingga kedepannya kita tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang bersifat administrasi kalau bersifat teknis itu sifatnya tergantung kepada situasi,” tutupnya.