PONTIANAK, metro7.co.id – Para pengamat menilai Provinsi Kalimantan Barat termasuk daerah yang sangat tinggi dalam konflik pertanahan, baik konflik sesama warga bahkan konflik terjadi dengan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut para stakeholder termasuk Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Komunikasi Wartawan (FKW) serius mengkaji masalah pertanahan yang dibahas dalam bentuk kegiatan seminar yang bertajuk Penguatan Sistem Penanganan Konflik Pertanahan Serta Pembebasan Lahan, Senin (8/3) yang akan datang di Hotel Neo Pontianak.

“Masalah konflik pertanahan tersebut FKW akan menyelenggarakan Seminar juga akan melaksanakan pelantikan DPP FKW periode 2021,” kata Edi Ashari, SH Ketua umum FKW, Senin (1/3).

Edi Ashari, SH juga mengingatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota se Kalbar agar serius dalam hal penanganan konflik pertanahan di Kalbar. “Mengenai pembebasan lahan saya berharap kepada pemerintah agar betul-betul memberikan yang terbaik atas lahan yang terkena imbas pembangunan proyek jalan pemerintah,” tegas Edi Ashari.

Namun menurut Edi, yang paling penting adanya penggantian obyek lahan yang terkena pelebaran jalan pemerintah. Karena Kalbar begitu luar biasa terjadinya konflik pertanahan yang menjadi sorotan publik.

Bahkan kata Edi Ashari, justru yang menjadi aktor intlektuanya mafia tanah adalah oknum BPN sendiri, untuk itu nanti arah dari kajian seminar akan merekomendasikan hasil seminar yang ditujukan kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Menteri Aparatur Negara RI.

“Untuk persiapan pelantikan FKW periode 2021-2025 dan seminar nanti sudah mencapai 70 persen, Insya Allah yang 30 persen akan terkejar hingga hari H nanti,” pungkasnya.[]