PONTIANAK, metro7.co.id – Sekretaris Jenderal Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI), Prof Dr Ir Diectrich G Bengen, DEA mengatakan, Kalbar merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah dan bisa menjadi dampak peningkatan dari pertumbuhan ekonomi.

“Ini harusnya bisa menjadi penggerak dari ekonomi kelautan yang sekarang ini kita harapkan menuju kepada ekonomi. Artinya bahwa kita optimalkan potensi sumber daya laut dan jasa ini bukan hanya untuk sesaat, tapi secara berkelanjutan. Tentu saja ini sebagai negara kepulauan yang harus kita kuatkan adalah lautnya,” ungkap Diectrich G Bengen.

KONAS Pesisir XI, mengusung tema ‘Sinergitas Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Laut yang Terukur dan Berkelanjutan untuk Ekonomi Biru’, Selasa (28/11), di Gedung Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Dirinya mengakui bahwa Kalbar merupakan Provinsi yang letaknya strategis dalam mengembalikan kejayaan kelautan di Indonesia.

“Karena kita tahu bahwa di Kalbar ini mempunyai luas mangrove yang cukup signifikan, terumbu karang yang juga sangat-sangat baik. Ini sebetulnya salah satu yang perlu kita tingkatkan untuk membangun bangsa kita melalui Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya lagi.

Dalam kesempatan ini, Muhammad Bari Pj Sekda menerangkan bahwa Kalbar merupakan salah satu Provinsi yang memiliki wilayah pesisir, 7 dari 14 Kab/Kota di Kalbar merupakan wilayah pesisir dengan ekosistem pesisir berupa mangrove, lamun dan terumbu karang.

“Kalimantan Barat sendiri memiliki 5 kawasan konservasi di laut, yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Provinsi Kalbar juga memiliki 187 Desa Pesisir,” terang Muhammad Bari.

Dirinya menambahkan, bahwa wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam kehidupan, aktivitas yang ada di darat saling terhubung atau juga memerlukan akses dari wilayah pesisir.

“Pengelolaan wilayah pesisir dan sumber daya yang ada di wilayah Kalbar harus mengedepankan prinsip sustainability dan harus berbasis Blue Economy,” ujarnya.

Ekonomi Biru sendiri adalah konsep yang digariskan oleh Bank Dunia, yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja.

Oleh karenanya, Pj Sekda berharap HAPPI tetap konsisten dalam mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam di wilayah pesisir dan kesehatan laut khususnya di Provinsi Kalbar.

“Kita ketahui, bahwa HAPPI merupakan suatu Organisasi Keilmuan dan profesi yang beranggotakan berbagai pemangku kepentingan wilayah pesisir se-Indonesia yang bertujuan memanfaatkan, mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pengelolaan wilayah dan sumber daya pesisir. Jadi dengan dilaksanakannya Kongres Nasional ini semoga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara tercinta ini,” bebernya.

Kegiatan Konferensi Nasional XI dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar Frans Zeno, Ketua Panitia Kongres Nasional HAPPI Dr Muh Rasman Manafi dan peserta Kongres HAPPI.