PONTIANAK, metro7.co.id – Setelah resmi dilantik oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson, Senin (19/2), di Balai Petitih Kantor Gubernur, secara khusus kedua penjabat Bupati, Pj Bupati Sanggau Suherman dan Pj Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzaman, mendapat pesan khusus Presiden RI Joko Widodo.

Melalui Pj Gubernur Harisson, Presiden memberikan arahannnya, yang pertama itu adalah penanganan inflasi di wilayah tugas masing-masing, sebab dikatakannya pertumbuhan ekonomi di Kalbar itu 56 persennya dari konsumsi masyarakat.

“Jadi masyarakat membelanjakan kebutuhannya, dan ini yang mendorong sebesar 56 persen dari pertumbuhan ekonomi Kalbar yakni dari belanja konsumsi masyarakat,” ujar Harisson, Senin 19 Februari 2024.

Untuk itu, kata Harisson belanja konsumsi masyarakat ini harus dijaga agar masyarakat bisa terus belanja sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

“Inflasi ini harus dijaga, kalau inflasi naik artinya kebutuhan biaya hidup masyarakat akan naik, sehingga belanja konsumsi masyarakat akan turun. Kalau konsumsi masyarakat turun gara-gara inflasi naik, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat,” jelasnya.

Untuk itu, kata Harisson, sebenarnya inflasi itu harus benar-benar dijaga oleh setiap Bupati dan Wali Kota maupun Gubernur. Solusinya dengan menggelar operasi pasar, gerakan pangan murah, membagikan sembako, menjaga transportasi.

“Menjaga transportasi ini dalam artian jangan sampai sarana infrastruktur transportasi rusak. Sehingga menyebabkan biaya transportasi terhadap barang-barang pokok,” ujarnya.

Kemudian juga Harisson minta Pj Bupati harus komunikasi efektif, dalam artian bagaimana menjalin kerjasama antar daerah. Misalnya ada satu daerah yang produksi barang tertentu dan harganya sedang tinggi, maka dia bisa bekerjasama dengan daerah tersebut.

Sehingga barang-barang yang dimaksud bisa masuk ke daerahnya yang mungkin di daerahnya itu, produksinya rendah atau tidak ada sama sekali. “Jadi inflasi harus dijaga dalam konteks kita harus terus menjaga pertumbuhan ekonomi di Kalbar,” ucapnya.

Kedua, terkait penanganan stunting, pencegahan stunting ini dalam rangka menyiapkan Indonesia Emas 2045.

“Siapkan generasinya dari sekarang, bonus demografi itu hanya sekali. Dengan bonus demografi yang hanya satu kali itu, tapi kalau tenaga kerjanya benar-benar cerdas, pintar, unggul, kompetitif, maka Indonesia akan melaju menjadi negara yang maju,” ujarnya.

Namun jika lengah menjaga generasi muda Indonesia, maka nanti jumlah anak mudanya banyak, tetapi hanya menjadi tenaga kerja kasar sehingga bisa dikatakan gagal dalam membentuk generasi yang cerdas, kompetitif dan unggul.

“Maka tenaga kerja itu justru nanti akan menjadi beban negara, dan kita gagal menjadi negara maju. Untuk itu stunting itu benar-benar harus diperhatikan,” tegas Harisson.

Ia juga meminta kepada Ibu-ibu Ketua PKK di Kabupaten/Kota, dimana sesuai dengan surat keputusan dari Mendagri bahwa ibu PKK itu juga sebagai pembina posyandu.

Maka dari itu, ibu TP PKK ditiap kabupaten kota juga harus sering turun ke Posyandu untuk memastikan bahwa setiap anak-anak di bawah dua tahun, ibu hamil, remaja putri, benar-benar di perhatikan.

“Misalnya diposyandu memastikan setiap suapan yang diberikan kepada Baduta. Lalu Memberikan bantuan, memberikan anggaran kepada setiap Baduta, makanan yang bergizi untuk disuapkan kepada mereka. Begitu juga ibu hamil, kita harus menganggarkan, memastikan bahwa setiap ibu hamil itu mendapatkan makanan yang bergizi, begitu juga remaja putri,” tegasnya.

Arahan lainnya yakni terkait investasi, dikatakan Harisson bahwa Investasi ini sebenarnya dalam rangka menurunkan angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan ekstrem dengan cara mempermudah investasi.

“Kalau investasi masuk dengan cara kita mempermudah perizinan, maka lapangan pekerjaan terbuka, otomatis akan menurunkan angka pengangguran terbuka dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem,” beber Harisson.

Ke empat, memelihara kamtibmas apalagi di masa pasca pemilu yang harus tetap dijaga. Keadaan kabupaten dan kota masing-masing itu benar-benar kondusif, aman dan damai pasca pemilu ini.

“Jadi jangan sampai setelah pemilu ini, gejolak di masyarakat tinggi. Seharusnya setelah pemilu, suhu politik atau gejolak di masyarakat itu bisa menurun, dan masyarakat kembali beraktivitas seperti semula sebelum rangkaian pelaksanaan pemilu,” pungkasnya.