PONTIANAK, metro7.co.id – Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas peradilan dan memperkuat transparansi dalam administrasi persidangan.

Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (DPD MAHUPIKI Kalbar) bersama Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi Pontianak) dan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang kolaboratif juga berkesinambungan, di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura.

FGD tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk para praktisi hukum, dosen, mahasiswa, serta unsur pengadilan.

Acara ini diinisiasi sebagai wadah untuk berdiskusi, bertukar gagasan, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam rangka meningkatkan efektivitas peradilan serta memperkuat transparansi dalam administrasi persidangan.

Ketua DPC Peradi Pontianak, Agus Adam P Ritonga menyampaikan, peran advokat dalam mendorong perubahan positif dalam sistem peradilan sangatlah penting terlebih lagi jika dilakukan secara kolaboratif.

“Dengan berkolaborasi bersama, kami yakin kita dapat mencapai peradilan yang lebih adil dan transparan,” ungkap Agus dalam sambutannya, Sabtu (2/3).

Dalam sambutannya, Ketua DPD MAHUPIKI Kalbar Dr Sy Hasyim Azizurrahman menuturkan, dirinya yakin langkah kolaboratif ini menjadi kunci untuk meraih perubahan positif yang signifikan.

“Optimismenya dan percaya bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci untuk meraih perubahan yang signifikan dalam sistem peradilan kita. Melalui FGD ini, kami berharap dapat mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam administrasi persidangan dan menciptakan solusi yang inovatif,” jelas Hasyim.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Untan Dr Sri Ismawati dalam kesempatannya menyampaikan apresiasinya terhadap tema yang dipilih karena relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Apresiasi yang setinggi – tingginya dari adanya acara pada hari ini. Dimana tema ini cukup cocok dan sangat relevan dengan situasi hukum kita saat ini. Ditengah tengah keraguan masyarakat atas efisiensi pelaksanaan hukum, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Salah satu pilar penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat adalah transparansi sesuai topik kita hari ini. Transparansi sistem peradilan saat ini, bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan secara perlahan akan menjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan,” beber Sri.

Acara ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama untuk melaksanakan kolaborasi dan implementasi hasil FGD ke dalam kebijakan dan praktik di tingkat lokal. Diharapkan bahwa upaya ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi peradilan di Kalbar dan sekitarnya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi FGD, yang merupakan rangkaian utama dalam agenda ini. Narasumber pertama yaitu oleh Bapak Pransis Sinaga selaku Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Pontianak.

Ia membawakan materi mengenai Landasan Hukum dan Perkembangannya Terhadap Pemenuhan Transparansi Administrasi Persidangan.

Selanjutnya materi dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bapak Budi Darmawan selaku Koordinator Wilayah Komisi Yudisial Kalbar.

Ia menyampaikan materi mengenai Peran Komisi Yudisial dalam Memastikan Tatalaksana Administrasi Peradilan. Dan terakhir, pemaparan materi disampaikan oleh Dr Hermansyah selaku Ketua Magister Hukum Untan mengenai Perbandingan Administrasi Persidangan negara luar dengan Indonesia.

Secara keseluruhan pemarapan materi yang disampaikan dengan eksplisit oleh ketiga narasumber sangat substansial dan penting sekali untuk dikaji bersama. Melalui forum FGD kali ini, merupakan salah satu alternatif dalam upaya mendukung Transparansi Administrasi Persidangan yang lebih baik kedepannya.

Terlihat juga para peserta FGD secara aktif terlibat dalam pembahasan mengenai berbagai isu penting, termasuk peningkatan aksesibilitas terhadap informasi persidangan, peningkatan kualitas putusan, dan penerapan teknologi dalam administrasi persidangan.

Hasil dari diskusi tersebut akan dijadikan dasar untuk merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah strategis yang akan diimplementasikan secara bersama-sama.