SINGKAWANG, metro7.co.id – Sudah hampir dua bulan terakhir ini nelayan Sedau tidak bisa mendapatkan BBM Subsidi.

Saat pertemuan antara Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang bersama Kelompok Nelayan Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Senin 11 September 2023 kemarin, belum ada titik temu.

Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Kecamatan Singkawang Selatan dan juga dihadiri Anggota Komisi 2 DPRD Kota Singkawang, Reni Asmara Dewi, Noordimin dan Disperindag Singkawang.

Dari hasil pantauan Metro7 saat pertemuan tersebut Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang tidak bisa memenuhi permintaan dari Kelompok Nelayan Sedau kemarin dikarenakan untuk memutuskan kebijakan rekomendasi untuk pengambilan BBM subsidi ada ditangan Pj Walikota.

Maka dalam pertemuan tersebut akan dijadwalkan untuk hearing kembali ke Kantor DPRD Kota Singkawang dan para nelayan siap menunggu jadwal hearing tersebut.

Dikarenakan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang mengacu pada suratan edaran Moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan per-Juni 2023 sampai 31 Desember 2023.

Surat Edaran, Nomor: B.701/MEN-KP/VI/2023, Tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan.

Dalam rangka perbaikan tata kelola perikanan tangkap nasional dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta persiapan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Nelayan Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan mengamuk tidak bisa mencari rejeki kelaut kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.

Ketua Koperasi Produsen Sedau Maju Bersama, Yoyok Ali Dhowi S.I.Kom mengatakan, hal tersebut dikarenakan ditolaknya pengajuan surat rekomendasi untuk membeli BBM Subsidi oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan kota Singkawang.

“Ada Puluhan Nelayan Sedau sudah dua bulan terakhir ini menggunakan BBM non subsidi untuk beroperasi kelaut,” kata Ketua Koperasi Produsen Sedau Maju Bersama, Yoyok Ali Dhowi saat diwawancarai Metro7, Kamis, (14/9).

Padahal para nelayan harus mendapatkan surat rekomendasi tersebut untuk membeli BBM Subsidi di SPBU.

Ketua Koperasi Produsen Sedau Maju Bersama, Yoyok Ali Dhowi menambahkan, sudah dua bulan terakhir ini nelayan Sedau membeli BBM non subsidi.

Menurutnya, ini seperti dipermainkan sama Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang untuk membeli BBM Subsidi.

“Dan kami sudah melengkapi persyaratan apa yang dimintai Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang akan tetapi kami masih dipersulit,” kata Yoyok.

Sementara, inisatif dari pihak Koperasi membeli BBM dengan harga non subsidi, terus kami menjual ke nelayan dengan harga Rp. 8 ribu, biar nelayan kami bisa untuk menghidupkan anak istri mereka.

Kemudian, ia menuturkan jikalau dipaksakan terus untuk melaut menggunakan BBM non subsidi, hasil pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran.

Untuk sekarang ini kami para nelayan miliki jalan buntu, apa yang harus kami lakukan dan apakah harus digantungkan periuk kami.

“Kami berharap kepada Pemerintah Kota Singkawang, khususnya ke Pj Walikota untuk dapat mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk pengambilan BBM Subsidi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jikalau kami harus menunggu sampai 31 Desember apa yang harus berikan untuk menafkahi anak istri kami, dikarenakan kami tidak bisa untuk melaut.

“Kami meminta kepada Pj Walikota Singkawang untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi kebijakan untuk pengambilan BBM Subsidi,” ungkapnya.

Yoyok juga menegaskan, pihaknya cukup sabar dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang terkait membeli BBM Subsidi.

“Mereka enak hanya menunggu gaji bulanan dari Pemerintah, sedangkan kami harus masih mencari rejeki untuk menghidupkan anak istri,” jelasnya.

Hal ini, ia menegaskan kembali minta kepada Pj Walikota Singkawang untuk segera keluarkan rekomendasi kebijakan pembelian BBM Subsidi dan jikalau rekomendasi apa yang minta ini tidak dikeluarkan oleh Pj Walikota, kami akan demo ke Pemkot Singkawang.

“Apa kami harus menunggu lagi, sedangkan perut kami perlu makan dan apa perlu kami titipkan anak istri kami ke Pemkot Singkawang untuk diberi makan,” tutup Yoyok.