SANGGAU, metro7.co.id – Pasca tanah longsor yang mengakibatkan jalan dan permukiman warga rusak hal itu terjadi pada Minggu tanggal 10 Januari 2021, kemarin, tepatnya di Jalan Pembangunan Dusun Pedalaman Kecamatan Tayan Hilir yang terjadi pinggir jalan raya dan menyebabkan satu unit rumah warga ambruk akibat tertimpa tanah yang longsor, Kamis (14/1/2021)

Kejadian itu menjadi perhatian khusus dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie meninjau secara langsung kelokasi kejadian tanah longsor tersebut bersama Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, H. Subhannur beserta rombongan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, didampingi pihak Kecamatan dan aparat Desa yang hadir dalam peninjauan tersebut.

Menurut Syarief Abdullah, kejadian musibah ini tentu akan menjadi catatan penting dan menjadi perhatiannya dengan terjadinya musibah longsor di jalan ini yang merupakan jalur lalu lintas yang menghubungkan daerah ke perhuluan dan termasuk juga lintas antar negara dan antar Kalimantan.

Legislator dari Kalimantan Barat itu juga sudah meminta kepada pihak Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat sebagai pemegang regulasi penanganan tersebut untuk mempercepat penanganan masalah itu dan juga dirinya melihat disepanjang jalan juga banyak terjadi kerusakan.

” alhamdulillah tadi juga sudah di jawab bahwa itu sudah dalam proses lelang, ini tentu kita minta untuk di percepat dari balai jalan untuk mempercepat menangani kerusakan jalan tersebut kita harap ini harus di tangani dengan serius karena jalan ini cukup vital yang menghubungkan jalan Perhuluan kemudian jalan penghubung antar Kalimantan dan lintas negara dan bahkan wajahnya indonesia juga di jalan ini” ujarnya disaat Kunjungannya itu kamis, 14 Januari 2021 sore.

Selain itu menurut politisi dari partai NasDem itu menyampaikan bahwa untuk program pemerintah pusat untuk program jalan nasional selain perbaikan kerusakan jalan, di tahun ini banyak yang di gelontorkan yang diantaranya beberapa ruas jalan berkaitan refousing di tahun 2021 yang dulunya di anggarkan satu triliun delapan ratus juta, Tapi itu semua di tahun 2022 nanti kita akan angarkan kembali dan di 2021 ini juga ada perubahan status jalan yang non status maupun jalan daerah yang diusulkan menjadi jalan nasiona ini sedang di bahas.

“mudah-mudahan mingu depan ini ada rapat dengan Kementerian PUPR kita akan mengetahui apakah sudah selesai berkaitan dengan perubahan status tentu perubahan status itu akan menambah lagi terhadap jalan nasional yang ada di Kalimantan barat dan dampak dari perubahan status jalan itu yang tadinya menjadi beban daerah sehingga bisa dialihkan kepada beban pemerintah pusat selain itu juga mempercepat terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di kalbar” pungkasnya.