SEKADAU, metro7.co.id – Bupati Sekadau Aron menandatangani kesepakatan pendampingan hukum dengan Kejaksaan Negeri Sekadau. 

 

Penandatanganan kesepakatan itu untuk pendampingan hukum bagi perkara perdata dan PTUN.

 

Menurut Aron, pihaknya menyadari bahwa para pegawai yang bermacam-macam latar belakang pendidikan, kurang memahami hukum. “Maka, tidak ada salahnya Pemda minta bantuan pendampingan hukum jika Pemda tersangkut perkara Perdata dan PTUN,” kata Aron usai membubuhkan tanda tangannya, Kamis (2/9/2021) di aula kantor Kejaksaan Negeri Sekadau.

 

Karena hukum adalah persoalan yang harus ditelaah dengan baik, kata Aron lagi, maka diperlukan pemahaman yang baik. Karena itu, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang, ada pihak-pihak yang kurang puas dengan beberapa hal terutama terkait pengadaan barang dan jasa.

 

“Karena hal itu adalah hak semua warga negara, maka mereka membawa perkara tersebut ke ranah hukum,” ujar Aron.

 

Aron juga bilang, pihaknya sangat serius menjalin kerja sama tersebut agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal.

 

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau Zein Yusri Mungaran mengatakan, MoU ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Sekadau. Dengan begitu, menurutnya Pemda bisa lebih konsentrasi untuk melayani, sebab semua pihak sudah bekerja sesuai bidangnya masing-masing.

 

Jaksa, kata Zein, identik dengan tindakan pidana dengan fungsi penuntut hukum, dalam UU 16 tahun 2004 pasal 30 menyebutkan bahwa jaksa memiliki 4 tugas pertama, Pidana, Perdata dan PTUN dan ketertiban umum.

 

“Dalam tugas sebagai pengacara negara Jaksa dapat memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah, misalnya dengan adanya MoU seperti ini,” ucap Kajari.

 

Dengan ada MoU ini ia berharap dapat meningkatkan koordinasi antara Pemda dan Kajari Sekadau, kerena dalam MoU ini ada beberapa hal yang di sepakati yang pertama sebagai pendampingan hukum dalam perkara perdata dan PTUN, serta mengawasi proses pengadaan barang jasa.

 

Namun, dengan adanya MoU ini bukan berarti mengabaikan tindakan hukum lainnya, bukan seperti itu isi MoU ini, jika ada upaya melanggar hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara tetap saja harus di tindak.

Namun, penindakan hukum tetap saja sebagai langkah terakhir, karena kita lebih kepada tindakan preventif. 

 

“Misalnya dengan melakukan monitoring terhadap proses pengadaan barang dan jasa, jika ada oknum yang nakal kita ingatkan dulu, jika saja bandel tetap kita lakukan penegakan hukum sesuai fungsinya,” tegas Munggaran.

 

 

Maka dari itu, kita akan melakukan koordinasi yang efektif dengan Pemkab Sekadau terkait berbagai hal, agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

 

“Mari kita bersinergi untuk membangun kabupaten Sekadau, agar maju sesuai dengan keinginan masyarakat,”ajak Kajari.