BUNTOK, metro7.co.id – Pandemi covid-19 membawa dampak pada melemahnya ekonomi masyarakat. Sebab itu, DPRD Kabupaten Barito Selatan akan memusatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 untuk pemulihan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut terungkap pada rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Barito Selatan beserta Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada, Selasa (22/09/2020). Rapat tersebut membahas kebijakan umum anggaran prioritas platform anggaran sementara APBD 2021.

Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, HM Farid Yusran menuturkan, perhatian pihaknya terpusat pada pemulihan ekonomi. Ini menurutnya, sehubungan dengan dengan target pemerintah pusat yang pada awal 2021 mendatang akan memulai pendistribusian vaksin covid-19.

“Oleh karena dampak pandemi covid-19 ini, ekonomi masyarakat di wilayah Barito Selatan ini otomatis melemah. Oleh karena itu yang harus diutamakan oleh pemerintah daerah adalah pemulihan ekonomi masyarakat agar dapat kembali seperti semula,” ucapnya.

Diungkapkan HM Farid Yusran juga, DPRD kabupaten Barito Selatan meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melakukan peninjauan kembali terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sebab menurutnya, target yang dibebankan pada 2021 mendatang lebih besar Rp 2 miliar dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 95 Miliar.

“Dikarenakan PAD Kabupaten Barito Selatan walaupun dengan keadaan bukan seperti pandemi seperti ini tidak pernah mencapai 100%, apalagi pada saat pandemi seperti ini,” ujarnya.

Farid  juga mengatakan, terkait dengan keluarnya Permendagri nomor 64 tahun 2020, diharapkan  penyusunan struktur anggaran agar lebih hati-hati. Ini bertujuan agar nantinya tidak melanggar peraturan.

Ia juga mengkhawatirkan jumlah anggaran di rancangan KUA PPAS APBD yang turun menjadi Rp 90 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menjadi Rp 1,03 triliun pada tahun 2021. “Tetapi kami mengawatirkan angka tersebut tidak bisa dicapai, dikarenakan banyak masalah yang harus ditutup pada tahun 2021 seperti utang penundaan pembayaran proyek multi years yang sebesar Rp 45,2 miliar,” ujarnya.***