oleh

Media Bisa Dipidana, Bila Beritakan Identitas Lengkap Anak Dibawah Umur

BANJARMASIN – Dalam pemberitaan terkait anak, mereka sering menjadi korban, obyek eksploitasi, dan diungkapkan identitas mereka a.l. wajah, inisial, nama, alamat, dan tempat belajar, dengan sengaja maupun tidak.

Bahasa pemberitaan terkait anak sering ditampikan secara kasar atau vulgar, bahkan di media penyiaran menampilkan sosok anak yang disamarkan dengan topeng atau wajah yang di-blurr tetapi masih dapat dikenali ciri-cirinya.

Pasal 18 UU SPPA adanya ancaman pidana berupa kurungan badan dan denda bagi media yang mengungkapkan identitas anak.

Untuk mengingatkan kepada Insan Pers hal tersebut bisa membuat media ataupun wartawannya berhadapan dengan hukum, maka Dewan Pers bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) gelar sosialisasi pedoman pemberitaan ramah anak, Kamis (11/7/2019) di Hotel Mercure, Jalan A Yani Km 2 Banjarmasin.

Dihadirkan sebagai nara sumber, Perwakilan Dewan Pers Pusat Jamalul Insan, Rini Handayani, SE, MM, Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Endah Lismartini, Ketua Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marjinal, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta Muhammad Risanta dari Trans7.

Jamalul Insan menyebut komunitas pers nasional yang terdiri dari wartawan, perusahaan pers, dan organisasi pers harus bersepakat membuat suatu Pedoman Penulisan Ramah Anak yang akan menjadi panduan dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Dimana Wartawan Indonesia menyadari bahwa pemberitaan tentang anak harus dikelola secara bijaksana dan tidak eksploitatif tentang suatu peristiwa yang perlu diketahui publik.

Pemberitaan Ramah Anak ini dimaksudkannya untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati, dan bertujuan melindungi hak, harkat, dan martabat anak, baik yang terlibat persoalan hukum maupun tidak, ataupun sebagai pelaku, saksi, atau bahkan korban. (metro7/nurul)