Desa Membangun Negeri
Jumat, 11 Sep 2020 10:09 WIB

Mencela Politisasi Perbuatan Tercela

Reporter :  Robert Perkasa - Kab. Manggarai Barat – NTT
Editor :  Zulfahmi Dhamiri

Penulis : Sil Joni (Pemerhati Masalah Sosial dan Politik). 

Frase ‘perbuatan tercela’ mendadak populer pasca-pendaftaran pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Manggarai Barat (Mabar), 4-6 Sepetember yang lalu. Pelbagai kanal diskursus publik dalam jagat virtual, disesaki dengan perbincangan seputar ungkapan itu dan menghubungkannya dengan ‘nasib politik’ salah satu paslon. Tanggapan dan pengaduan publik terhadap ‘pencalonan’ kandidat yang pernah terlibat dalam perbuatan tercela itu, begitu menguat saat ini.

Publik menggunakan secara optimal ruang dan momentum yang dibuka oleh KPUD untuk menanggapi sekaligus mengadu perihal paslon yang ‘dinilai’ bermasalah secara hukum. Kasus hukum yang masuk kategori perbuatan tercela menurut definisi Undang-undang Pilkada dan peraturan KPU, menjadi obyek pembicaraan yang seru dalam ruang publik. Kebetulan, salah satu dari kandidat yang sudah ‘terdaftar’ di KPUD Mabar itu, pernah tersandung kasus pidana perjudian pada tahun 2016. Judi adalah salah satu jenis perbuatan tercela itu.

Sebetulnya, penyampaian opini dan masukan dari publik perihal ‘pemenuhan aspek persyaratan teknis dan etis’ dari para paslon itu, sah-sah saja dan bahkan boleh dinilai sebagai sebuah keharusan. Setidaknya, publik diberi ruang untuk ‘memberikan semacam penilaian dan pertimbangan’ terhadap pencalonan paslon yang kalau dapat, bisa dijadikan salah satu alasan bagi KPUD dalam meneksekusi sebuah keputusan.

Halaman: 1 2 3 4 5

CLOSE