WONOSOBO, metro7.co.id – Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 22 Januari 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, memberikan penjelasan terkait progres program Redistribusi Tanah yang merupakan bagian integral dari Reforma Agraria. Menyikapi pemberitaan terkini, Menteri Tjahjanto menyatakan bahwa periode pemerintahan Presiden Jokowi telah mengalami akselerasi signifikan dalam capaian program tersebut.(22/1/2024)

Dibandingkan dengan periode 1961-2014, yang mencatatkan 2,79 juta bidang tanah yang terdistribusi, periode delapan tahun terakhir, 2015-2023, berhasil mencapai 2,96 juta bidang tanah. Ini mencerminkan peningkatan progres yang menggembirakan, dengan rata-rata penerbitan sertipikat redistribusi tanah sebanyak 424.000 bidang setiap tahunnya.

Terkait dengan target Redistribusi Tanah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024 sebesar 4,5 Juta Hektare, Menteri Tjahjanto menyebut bahwa capaian saat ini mencapai 2.269.859 bidang tanah dengan luas 1.432.928,91 Hektare atau sekitar 358,23%. Saat disinggung mengenai tanah objek dari Pelepasan Kawasan Hutan, ia menegaskan bahwa sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat krusial.

Dalam upaya mewujudkan target pelepasan kawasan hutan sebesar 4,1 Juta Hektare, Menteri Tjahjanto mengajak untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait. “Reforma Agraria bukan hanya tanggung jawab Kementerian ATR/BPN, tapi juga KLHK dan KKP,” tegasnya. Dengan capaian baru sekitar 9,26% dari target pelepasan kawasan hutan, Menteri Tjahjanto berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan rencana peningkatan pada tahun 2024.

“Koordinasi ketat dengan KLHK diperlukan untuk memperoleh penguasaan tanah di kawasan hutan. Kami berharap dapat melepaskan 21.385 desa dari kawasan hutan, memungkinkan redistribusi tanah ke masyarakat. Sementara itu, dengan KKP, kami akan menangani permasalahan masyarakat di wilayah pesisir,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Dengan demikian, pemerintah terus berupaya menggalang sinergi antar-kementerian guna mewujudkan Reforma Agraria yang holistik dan berkeadilan, menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. *