METRO, metro7.co.id – Setelah dikeluarkannya pengumuman oleh Pansel terkait tiga nama peserta terbaik yang lolos seleksi di dua jabatan yang dilelangkan tersebut mendapatkan tanggapan dari DPRD Kota Metro.

Sekertaris Komisi I Amrulloh mengatakan, pasca diumumkannya tiga nama peserta terbaik oleh Panitia seleksi terbuka. Maka selanjutnya merupakan tugas Walikota Metro dalam menentukan pilihan dari peserta yang lolos tersebut, untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama.

“Saya meminta Walikota untuk lebih cermat dalam menentukan pilihan dengan mengedepankan kemampuan, pengalaman serta rekam jejak dari para peserta seleksi yang telah lolos tersebut,” katanya, Senin (13/6).

Politisi Partai Demokrat ini juga menjelaskan, terkait pilihan walikota terhadap seorang kepala Bappeda. menurutnya salah satu pilihan walikota yang kurang tepat.

Karena Kepala Bappeda sudah gagal dalam menjalankan tupoksinya. Sehingga berakibat terhambatnya proses pembangunan di Kota Metro.

“Apalagi berkaitan dengan penjabaran visi-misi dan 9 program unggulan sebagai hutang janji kampanye walikota. Sehingga pada akhirnya kepentingan masyarakat luas yang dirugikan,” ketusnya.

Dirinya menceritakan pada saat rapat LKPJ walikota, sampai dengan hearing dengan LPM dan rapat PBB -P2, ketika ditanya terkait sembilan poin program unggulan Walikota.

Kepala Bappeda (Badan perencanaan dan pembangunan daerah) yang memiliki peran sangat penting terkait perencanaan tidak bisa menjawab dan menjelaskan.

“Jangankan untuk mempresentasikannya dari 9 program unggulan walikota tersebut, menjawab pertanyaan terkait program tersebut, satupun tidak bisa dijawab,” terangnya.

Selain itu pria kelahiran teluk betung tersebut juga mengingatkan walikota, agar lebih teliti dan cermat dalam setiap mengeluarkan Surat Keputusan (SK) atau Perwali. Serta berkomitmen untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam SK tersebut.

“Jangan sampai seperti SK Walikota tentang pbb-p2, yang sudah diterbitkan dan ditandatangani oleh walikota kemudian direvisi Sekda. Atau seperti SK walikota tentang penetapan pokok pikiran kebudayaan daerah Kota Metro, dalam halaman 7 disebutkan setiap tahun menggelar festival putri nuban. Namun walikota malah melanggar keputusannya sendiri,” jelasnya.

Pria yang menjabat ketua KAHMI Metro tersebut berharap, agar ketua tim literisasi daerah yang notabane istri dari Walikota Metro, agar mensosialisasikan literasi kepada pihak internal terlebih dahulu. Sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum.

“Dengan memahami arti literisasi, maka kedepan tidak ada lagi SK yang akan diterbitkan mengakibatkan polemik ditengah masyarakat,” ucapnya.

Dirinya juga meminta kepada istri walikota yang juga menjabat sebagai staf ahli I, agar lebih fokus lagi dalam menjalankan tupoksi dan keahliannya. Sehingga kedepan bisa memberikan masukan kepada Walikota maupun Bappeda, terutama mengenai 9 program unggulan sebagai hutang janji walikota pada saat kampanye.

“Saya yakin, dengan adanya masukan dari staf ahli, maka walikota kedepan bisa lebih teliti, cermat dan bijak lagi dalam membuat keputusan, apalagi jika keputusan tersebut nantinya akan dituangkan kedalam dokumen,” tuturnya.