JAKARTA, metro7.co.id – Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kemandirian energi sebagai bagian dari upaya nasional untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi dan menghadapi ketidakpastian geopolitik global.

Prabowo menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah bisa mengganggu harga dan pasokan minyak dunia, sehingga Indonesia perlu memperkuat produksi energi domestik, terutama dari sumber daya terbarukan. Dengan mengembangkan sumber daya energi lokal, Indonesia bisa lebih siap menghadapi krisis global di masa depan.(31/10/2024)

Prabowo telah menyoroti penggunaan biofuel berbasis minyak sawit sebagai prioritas utama, dengan target mencapai B100, atau biodiesel dengan campuran 100% dari minyak sawit. Ini adalah langkah besar dalam menciptakan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Menurut Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, inisiatif ini akan membantu mengurangi impor bahan bakar fosil yang sangat menguras anggaran negara, namun ia juga menekankan bahwa kebijakan yang jelas dan konsisten sangat dibutuhkan.

Dari perspektif PLN, dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah ini sangat penting. Seorang perwakilan dari PLN menyatakan bahwa PLN siap berkolaborasi untuk mewujudkan target energi bersih melalui sinergi antar lembaga. Hendi Prio Santoso, Direktur Utama PLN, menjelaskan bahwa PLN akan terus meningkatkan kapasitas jaringan listrik yang dapat menyerap energi terbarukan secara lebih luas. Saat ini, PLN telah mengadopsi berbagai teknologi baru untuk memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan dalam distribusi listriknya.

Selain itu, PLN berencana untuk memperluas infrastruktur energi terbarukan, seperti panel surya dan pembangkit listrik tenaga angin, demi mempercepat transisi energi di seluruh wilayah Indonesia. Hendi menegaskan bahwa PLN juga akan memperkuat jaringan distribusi untuk memastikan bahwa energi bersih dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. PLN menganggap langkah ini sebagai kontribusi nyata untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencapai kemandirian energi.

Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan PLN akan menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai visi Indonesia yang mandiri energi dan ramah lingkungan. Hendi menambahkan bahwa untuk mencapai target ini, PLN juga membutuhkan dukungan dari pihak swasta untuk memperluas investasi pada teknologi energi terbarukan. Dukungan ini akan mempercepat transisi energi, menurunkan emisi karbon, dan mendorong tercapainya target emisi nol pada tahun 2060.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai target energi bersih, salah satunya terkait subsidi energi fosil yang masih tinggi. Pada tahun 2022, subsidi ini mencapai angka tertinggi sekitar IDR 551 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk bahan bakar fosil seperti LPG dan bahan bakar minyak. Ini menjadi salah satu hambatan besar dalam menarik investasi untuk energi terbarukan karena subsidi ini membuat energi fosil lebih kompetitif secara harga dibandingkan energi terbarukan.

Kendala lain yang dihadapi adalah infrastruktur yang belum memadai untuk menyerap lebih banyak energi terbarukan. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia masih rendah, yaitu sekitar 1.400 kWh, jauh di bawah rata-rata Asia Tenggara yang mencapai 3.300 kWh. Komaidi Notonegoro, seorang analis energi dari ReforMiner Institute, menyoroti bahwa proses perizinan untuk proyek energi bersih yang memakan waktu lama adalah salah satu penyebab lambatnya pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Di sisi lain, PLN juga mengakui bahwa tantangan infrastruktur menjadi faktor yang memperlambat adopsi energi terbarukan. Darwin Siagian, salah satu Direktur di PLN, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur, seperti jaringan listrik cerdas (smart grid), perlu diperkuat agar dapat menyerap energi terbarukan secara maksimal. PLN sedang merencanakan integrasi sistem smart grid di wilayah-wilayah yang memiliki potensi energi terbarukan tinggi, sehingga energi dari sumber ini dapat disalurkan lebih efisien.

Untuk mengatasi hambatan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, berjanji untuk menyederhanakan perizinan proyek energi terbarukan. Pemerintah berencana mengurangi jumlah izin dari 320 menjadi 140 untuk mempercepat investasi di sektor ini. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proyek-proyek baru energi terbarukan dan menarik minat investor asing maupun lokal.

Dengan memperbaiki regulasi dan memperkuat infrastruktur, Indonesia dapat lebih siap menuju transisi energi yang lebih cepat dan stabil. Para ahli optimis bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah dan implementasi PLN dapat mempercepat perkembangan energi terbarukan di Indonesia, terutama jika subsidi untuk energi fosil dapat dikurangi atau dialihkan secara bertahap ke energi terbarukan.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai target Indonesia Emas 2045 dan visi Prabowo untuk menciptakan ekonomi yang lebih hijau. Pemerintah telah mengusulkan kerja sama lintas sektor, melibatkan BUMN seperti PLN dan sektor swasta, dalam mempercepat transisi energi. PLN, sebagai penyedia listrik terbesar di Indonesia, diharapkan untuk memainkan peran utama dalam memimpin perubahan ini dengan memperluas portofolio energi terbarukan.

PLN juga tengah mengembangkan inisiatif untuk menurunkan emisi karbon melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga angin. Dalam hal ini, PLN menggandeng berbagai perusahaan swasta untuk mendanai proyek-proyek PLTS skala besar di beberapa wilayah strategis, terutama yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Menurut Hendi Prio Santoso, kolaborasi dengan pihak swasta akan mempercepat transisi energi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dalam bidang energi bersih.

Dukungan masyarakat juga penting dalam transisi energi ini. PLN merencanakan kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat penggunaan energi terbarukan. Menurut Hendi, masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong permintaan terhadap energi bersih, yang pada gilirannya akan memperkuat pasar dan mempercepat investasi di sektor ini. Selain itu, PLN telah bekerja sama dengan berbagai lembaga riset untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat menurunkan biaya produksi energi terbarukan.

PLN berharap bahwa dengan dukungan pemerintah dan keterlibatan aktif dari masyarakat, target net-zero emissions pada tahun 2060 dapat tercapai lebih cepat. Langkah ini tidak hanya akan mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Menurut analisis dari International Institute for Sustainable Development (IISD), kerja sama lintas sektor seperti ini adalah kunci untuk memastikan transisi yang mulus dan berkelanjutan menuju energi hijau.

Dengan langkah-langkah konkret ini, Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu negara yang memimpin dalam upaya global menuju ekonomi rendah karbon. Hendi Prio Santoso menegaskan kembali komitmen PLN untuk terus mendukung target pemerintah dengan menyediakan infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk energi bersih, serta mendorong kolaborasi yang berkelanjutan.