JAKARTA, metro7.co.id – Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan pengendalian inflasi melalui dua strategi utama yaitu strategi jangka pendek dan panjang. Untuk strategi jangka pendek, Presiden meminta agar pemda terbuka dalam mengintegrasikan data stok neraca pangan daerah masing-masing.

“Penting data-data seperti ini diintegrasikan sehingga basis pengambilan keputusan itu ada pegangannya yaitu data. Koordinasi antardaerah, mana yang kelebihan, mana yang kurang segera disambungkan sehingga saya titip jangan ego daerah itu dikedepankan karena kita ini NKRI,” kata Presiden saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang digelar di Istana Negara Jakarta, Kamis (31/8).

Presiden juga mendorong Pemda untuk meningkatkan cadangan pangan guna menjaga stabilitas stok dan harga bahan pangan daerah.

Apabila terjadi permasalahan di lapangan, Kepala Negara meminta setiap daerah saling berkoordinasi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

“Negara ini negara yang sangat besar. Daerah itu harus bergerak terlebih dahulu. Pak tapi ini harus dibantu sebelum satu bulan. Oke. Tapi jangan baru (terjadi) langsung teriaknya ke pusat. Harus ada cadangan pangan di daerah, itu harus ada,” katanya.

Di samping itu, Presiden mengatakan bahwa pemda dapat mengoptimalkan fiskal daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengintervensi pasar.

Hal tersebut dimaksudkan agar angka inflasi daerah dapat terkendali, bahkan menurun secara bertahap.

“Bapak Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juga bisa menggunakan anggarannya untuk mengintervensi pasar. Dengan itulah kita harapkan inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun karena tadi target dari Pak Menko (Perekonomian) maupun Gubernur BI tahun depan 2,5 persen plus minus 1 (persen),” lanjut Presiden.

Sementara untuk strategi jangka panjang, Presiden menyakini penguatan sarana prasarana pertanian dapat menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi.

Menurutnya, setiap tahun permasalahan inflasi selalu ada pada komoditas bahan pangan yang relatif sama.

“Kalau setiap tahun problem di inflasi selalu cabai, selalu cabai rawit, cabai merah, daging ayam, ya itu yang diselesaikan. Daging ayam bolak-balik setahun masa muncul masalah terus. Cari investor, bikin peternakan di provinsi atau daerah Bapak, Ibu semuanya,” ujarnya.

Menanggapi arahan Presiden Jokowi itu, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor siap melaksanakan arahan tersebut.

“Kita di Provinsi Kalsel siap melaksanakan arahan Bapak Presiden dalam upaya pengendalian inflasi,” ujar Sahbirin.

Gubernur Sahbirin Noor mengatakan, Berbagai upaya pengendalian inflasi itu, Pemprov Kalsel selalu intens bekerjasama dengan berbagai stakeholder serta kabupaten/kota se-Kalsel.

Berbagai upaya pengendalian inflasi itu, terangnya, diantaranya dengan terus melakukan kegiatan pasar murah di berbagai titik di kabupaten/kota se-Kalsel.

Sahbirin juga meminta ASN, pegawai serta masyarakat di Banua untuk memanfaatkan tanah sekitar rumah dengan menanam tanaman cabe.

“Termasuk juga kegiatan turun ke desa (turdes) ke seluruh pelosok kabupaten/kota dengan membagikan berbagai paket bantuan tujuan salah satunya untuk pengendalian inflasi,” ungkap Sahbirin.

Disamping itu, untuk stok pangan, Sahbirin bersyukur, Kalsel menjadi salah satu provinsi penyangga pangan nasional dalam menghadapi ancaman El Nino.

“Stok beras kita surplus sejak 2022 dan akan berlanjut hingga 2023 ini. Insya Allah, Kalsel siap menjadi penyangga pangan nasional dengan gerakan menanam, menanam dan menanam,” tutupnya.