BANDUNG, metro7.co.id – Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengadakan kegiatan Bincang Stranas PK dengan mengambil tema “Cegah Korupsi di Pengadaan Jasa Konstruksi”, melalui live zoom meeting dari ruang virtual webinar Stranas PK gedung Merah Putih Jakarta, diikuti oleh ribuan para peserta dari berbagai instansi/birokrasi, media dan umum, Rabu, (6/10/2021) siang.

 

Acara tersebut dibuka dan dihadiri langsung oleh pimpinan KPK selaku salah satu anggota Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Alexander Marwata dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

 

Dalam bincang Stranas PK, dihadirkan juga sebagai pembicara Deputi Pencegahan dan monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan, Direktur Jenderal Bina Konstruksi KemenPUPR Yuda Mediawan serta hadir pula Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Hari Nur Cahya Murni dan Perwakilan Ketua Umum Gapensi H. Iskandar Z Hartawi serta Wakil Ketua Gapeksindo Sunarto Jojosoedarmo.

 

Salah satu aksinya, Stranas PK di tahun 2021 ini, mengimplementasi e-Katalog dan e-Payment hingga tahun 2022 mendatang, dengan tujuan utama adalah reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan, akuntabel dan profesional, termasuk pengadaan infrastruktur atau jasa konstruksi. 

 

KPK mencatat sepanjang tahun 2020 hingga maret 2021, terdapat 36 kasus terkait infrastruktur yang ditangani KPK dengan modus penyuapan, gratifikasi, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh vendor, persekongkolan fee proyek, penunjukan langsung sampai dengan mark up harga.

 

“Data yang dicatat oleh KPK sungguh mengkhawatirkan, karena Presiden Joko Widodo mencanangkan percepatan pembangunan dengan 3 fokus utama yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan manusia dan kebijakan deregulasi ekonomi,” ungkap Alex Marwata.

 

Menurutnya, khusus untuk pembangunan infrastruktur besaran anggaran terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai catatan tahun 2019 anggaran infrastruktur Kementerian PUPR mencapai 119 triliun. 

 

“Oleh karena itu dengan adanya korupsi dan kolusi pada pengadaan infrastruktur dan jasa konstruksi, maka percepatan pembangunan yang diharapkan menjadi tidak optimal dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat luas,” jelasnya

 

Sementara itu, pada sambutannya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan, hal-hal yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyelewengan khususnya dalam pembangunan infrastruktur di bawah Kementerian PUPR

 

“Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan untuk menghindari berbagai tindakan korupsi dan menciptakan sistem yang dapat memperkecil, bahkan mencegah terjadinya korupsi, tindakan pencegahan korupsi ke depan diarahkan untuk dilaksanakan dengan melakukan deregulasi, penyederhanaan birokrasi/kelembagaan, peningkatan kualitas prose Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan pemanfaatan IT, dan kerjasama dengan LKPP,” jelas Basuki Hadimuljono

 

Selain itu, dalam kegiatan bincang stranas PK juga, dijelaskan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam pengadaan jasa konstruksi, dengan menggunakan teknologi digital

 

“Kementerian PUPR berharap melalui teknologi digital, dapat mengintegrasikan data-data di setiap tahapan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dapat memadukan keseluruhan proses, otomasi kegiatan yang dilakukan berulang, dan mendukung pengambilan keputusan dari pengumpulan berbagai sumber data,” harap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.[]