MALANG, metro7.co.id – Petani di Kabupaten Malang, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Sebab terdapat beberapa masalah, diantaranya, pendistribusian dan pemanfaatan kartu tani belum efektif.

Belum efektifnya penggunaan kartu tani tersebut, lantaran masih banyak petani yang belum bisa menggunakan IT. Juga dari alat mesin Electronic Data Capture (EDC) sebagai tempat gesek kartu, banyak yang rusak alias tidak berfungsi.

Ditemui Wartawan, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, membenarkan. Ia mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi untuk para petani di Kabupaten Malang, masih bermasalah.

“Permasalahan ada dua, yaitu distribusi dan kartu tani, yang jelas kartu itu, dari pihak BNI sendiri untuk sosialisasinya mungkin kurang dan kita tidak tahu kendalanya apa di mereka”, kata Budiar, Kamis (9/12/2021).

Ia menjelaskan, penyaluran kartu tani adalah peran BNI, pihaknya hanya melakukan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

“Masalah kartu tani ini adalah urusan BNI, tapi kalau BNI mau mengundang para petani, kami akan siapkan fasilitas tempat di sini, jadi kami mengundang petani dan mereka bisa menjelaskan kepada petani terkait penggunaan kartu tani,” ujar mantan Kabag Humas Pemkab Malang, itu.

Lanjut Budiar, ada tiga lembaga yang menangani perihal pupuk. Antara lain, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kementerian Pertanian dan BUMN (Perbankan). BUMN terkait petro, pupuk PT. Indonesia Holding Company.

Bertolak dari hal di atas, solusi penyaluran terpaksa kembali dengan menggunakan sistem manual.

“Kalau kembali sistem manual seperti tahun 2018 lalu, itu sebenarnya bagus, hanya saja tema kita sekarang adalah four point zero, artinya semua sudah mengadop aplikasi, jadi sebenarnya pupuk itu tidak langka tapi semua menggunakan IT,” demikian Budiar Anwar.