WONOSOBO, metro7.co.id – Sejumlah perwakilan politik, termasuk dari Partai Amanat Nasional (PAN), menyoroti masalah utama yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) terkait fokus yang berlebihan pada peningkatan pasokan listrik, yang mengarah pada kelalaian terhadap aspek kualitas layanan dan infrastruktur transmisi yang memadai.

Salah satu perwakilan politik, Bara, menegaskan bahwa meskipun terjadi upaya dalam peningkatan pasokan, pemadaman listrik baik yang sengaja maupun tidak tetap menjadi isu yang sering muncul.

“Issues seperti pemadaman listrik, baik yang disengaja maupun tidak, masih terus terjadi,” ujar Bara.

Dia menekankan perlunya PLN memusatkan perhatian pada peningkatan pelayanan sesuai dengan Pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur hak konsumen terkait layanan listrik berkualitas.

“Di dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai hak-hak konsumen terkait penerimaan layanan listrik yang berkualitas,” katanya.

Selain itu, terdapat perhatian terhadap penggunaan listrik yang berlebihan, yang menyebabkan pemborosan sumber daya energi, khususnya melalui bahan bakar fosil. Kesenjangan penyebaran jaringan listrik bersih, terutama di luar Pulau Jawa, juga menjadi perhatian serius. Ketidaktersediaan transmisi kabel antarpulau menjadi salah satu tantangan utama.

Pada forum ASEAN Indo-Pacific 2023 di Jakarta, direktur utama PLN, Darmawan menyoroti ketidakteraturan distribusi pusat kebutuhan di daerah terpencil dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Jawa. Dia menekankan perlunya pembangunan jalur transmisi yang ramah lingkungan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

“Kami menghadapi ketidakteraturan di daerah terpencil tersebut ketika membandingkan lokasi pusat kebutuhan dengan wilayah lain di Pulau Jawa. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan jalur transmisi yang bersahabat dengan lingkungan,” ungkap Darmawan saat berbicara di ASEAN Indo-Pacific Forum 2023 di Jakarta pada hari Rabu (6/9/2023).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, turut berbicara mengenai permasalahan oversupply listrik di beberapa wilayah dan kekurangan pasokan di daerah lain.

Bambang menyoroti perlunya regulasi untuk mengatasi oversupply tersebut dengan mendorong penggunaan listrik lebih banyak di sektor industri. Arifin menyoroti evaluasi yang sedang dilakukan terhadap daerah-daerah yang mengalami ketidakseimbangan pasokan listrik.

“Oversupply yang ada sekarang yang selalu menjadi PR kita bersama, harus kita cari regulasinya agar oversupply ini teratasi. GM (General Manager PLN di setiap daerah) harus menjadi tim yang handal.

Bukan hanya menyambung (listrik), tapi harus jadi marketing yang handal. Agar di wilayah yang ia tangani memaksimalkan penggunaan listrik, terkhusus untuk industri. Karena pemakaian terbesar itu di industri,” tegas Bambang dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT PLN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022) silam.

Menurut Arifin, solusi untuk mencapai keseimbangan ini adalah dengan mentransmisikan listrik dari daerah yang kelebihan pasokan ke daerah yang kekurangan. Namun, ia menekankan bahwa infrastruktur transmisi merupakan hal yang terlupakan dalam pembangunan pembangkit listrik.

“Kita tidak bisa membebani oversupply listrik PLN itu ke rakyat. Tapi bagaimana kita rangsang industri itu lebih menggunakan listrik. Kami sudah mengambil data ke Pertamina,” katanya.

“Berapa industri yang mengambil solar. Karena tidak mungkin solar bukan untuk energi. Ternyata (jumlahnya) besar. Nah ini tugas GM untuk (bersinergi) ke industri, kenapa tidak menggunakan listrik. Karena di regulasi kita tidak ada ‘upaya paksa’ untuk industri mengganti (pasokan energi) dari solar ke listrik,” tandas Politisi Partai Gerindra tersebut.

Pemerintah dan DPR RI diharapkan dapat bekerja sama untuk menemukan regulasi yang tepat guna mengatasi masalah oversupply serta memperbaiki infrastruktur transmisi guna mencapai keseimbangan pasokan listrik di seluruh Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi sektor ketenagalistrikan Indonesia memerlukan langkah-langkah yang terfokus. ***