BANGKA BELITUNG, metro7.co.id – Sepak terjang Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Bangka Belitung Ridwan Djamaludin dalam memberantas praktik penambangan timah ilegal di Bangka Belitung turut diapresiasi oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Dede Irawan.

Dede menilai, kebijakan yang diterapkan oleh Pj Gubernur dalam menertibkan aktivitas tambang timah ilegal, termasuk memberantas para mafia timah layak diancungi jempol.

“Dalam beberapa pekan terakhir kita lihat telah banyak upaya pemerintah untuk menyelamatkan sektor hulu timah menjadi strategis, dan mulai menuai keberhasilan yang dilakukan oleh tim satgas yang dibentuk oleh pemerintah, dan ditinjau langsung oleh Pj Gubernur Babel yang salah satu keberhasilannya adalah menyidak gudang di Bangka Barat serta mengamankan 15 ton pasir timah hasil penambangan ilegal,” sorot Dede atau yang akrab disapa Dewan.

Perlahan tapi pasti, lanjut Dewan, sektor hulu pertambangan timah di Bangka Belitung mulai dirasakan membaik dan efektif, meski belum menyeluruh.

Kendati begitu, Dewan pun turut menyoroti penataan ekosistem hilir pertambangan timah yang hingga kini belum menuai perkembangan signifikan, karena menurut dia masih maraknya aktivitas mafia-mafia timah yang belum tuntas diberantas oleh pemerintah.

“Semenjak kedatangan Presiden Jokowi pada Oktober 2022 lalu, seharusnya menjadi signal yang baik atau lampu hijau bagi perekenomian Indonesia melalui sektor industri timah. Kita ketahui negara memiliki peran penting untuk mengambil langkah strategis demi terwujudnya peningkatan ekonomi dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Babel,” sambung Dewan.

Karena itu, tegasnya, kehadiran negara melalui BUMN PT Timah Tbk ialah jawaban yang paling krusial untuk dijadikan lokomotif manifestasi industri pertimahan ke depan.

“Artinya PT Timah harus lah diberikan regulasi dalam mewujudkan hilirasi yang strategis demi terwujudnya pertimahan yang ideal, seperti nikel atau batubara. Larangan ekspor dan menjadi acuan demi meningkatkan pendapatan negara, karena kita penghasil timah nomor dua di dunia, dengan China di posisi pertama yang 70 persen melakukan hilirisasi, sedangkan Indonesia cuma 5 persen saja, akibat belum mengambil langkah untuk melakukan hilirisasi yang strategis,” tandasnya.

Ke depan ia pun berharap kedaulatan negara dalam mengontrol industri pertimahan dunia, khususnya mengenai penetapan harga timah dunia, bisa ditegakkan agar tidak dikendalikan oleh negara lain.

“Harapannya seperti nikel dan batu bara yang ada HMA (harga mineral acuan). Artinya PT Timah harus diberikan regulasi dan legitimasi untuk jadi barometer perindustrian pertimahan dunia sebagai BUMN,” tutup Dewan.