BANGKA BELITUNG, metro7.co.id – Kepemimpinan daerah yang bersifat stabil dan definitif merupakan kunci utama pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan maupun berkemajuan.

Model kepemimpinan dengan ciri khas yang berkemajuan, produktif, serta berkemajuan itu merupakan pelecut optimisme kolektif publik dalam menyongsong revolusi peradaban era digital saat ini, dan mendatang.

Berupaya menghidupkan optimisme itu, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Bangka Belitung (IKA UBB) Pengurus Daerah (Pengda) Kabupaten Bangka, Ardiyan Fratama, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bangka supaya pro-aktif dalam gelaran Pilkada serentak tahun ini.

Menurut Ardiyan, partisipasi politik masyarakat akan sangat menentukan kemajuan kabupaten tertua di Babel ini untuk lima tahun ke depan.

Karena itu, dirinya mengajak warga pemilih agar menggunakan hak suaranya di Pilkada serentak nanti secara produktif.

Produktif, papar Ardiyan, ialah menggunakannya secara tepat dengan mencoblos calon tunggal, supaya nantinya uang negara tidak disia-siakan untuk melaksanakan Pilkada ulang.

Baginya, kandidat pasangan calon (paslon) yang maju ke gelanggang Pilkada Bangka kali adalah sosok yang kuat mental, tahan banting, bahkan berani ambil resiko besar.

Alasannya, tutur Ardiyan, di tengah defisit APBD Bangka, dan bahkan Provinsi Bangka Belitung hari ini, masih terdapat figur yang mau bersusah payah mengurusi hajat hidup masyarakat untuk lima tahun ke depan.

Pertaruhan bupati yang baru nanti, menurut dia, tak main-main, karena harus pulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19, ditambah memerbaiki kapasitas APBD yang sedang mengalami defisit secara serempak.

“Calon tunggal ini merupakan kandidat dengan pengabdian tulus terhadap masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Ardiyan, Rabu (9/10) malam.

Dirinya juga menyangkal berbagai isu-isu liar yang menyebutkan kalau calon tunggal hendak membangun oligarkisme politik.

Adanya isu seperti itu, menurut Ardiyan, hanya lah propaganda yang bermaksud melemahkan mental dan optimisme masyarakat untuk pulih kembali di masa-masa mendatang.

“Calon tunggal bukan oligarkisme politik. Isu saja itu disaat tahun politik ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia jelaskan, memilih kolom kosong hanya akan membuat roda pemerintahan nanti berjalan stagnan, dikarenakan tak berfungsinya kewenangan penuh seorang kepala daerah jika dialihkan kepada seorang penjabat (pj).

Kekosongan kepemimpinan definitif itu lah yang akan menjadi malapetaka masyarakat Bangka akibat terbatasnya kewenangan penjabat kepala daerah dalam membuat suatu kebijakan untuk publik.

“Kotak kosong bukan pilihan efektif, karena nanti roda pemerintahan kita pasti berjalan di tempat. Tidak ada kepemimpinan yang secara utuh dan legitimat untuk membuat kebijakan publik,” pungkasnya tegas.