Bangka Belitung, Metro7.co.id – Organisasi Masyarakat Barisan Elemen Masyarakat Peduli Ekonomi Rakyat (BEMPER) merespon usulan pengerjaan Ponton Isap Produksi (PIP) yang sempat disuarakan oleh Rizky Dwi Septianto selaku tokoh pemuda Kelurahan Sinar Jaya Jelutung lalu.

Rizky dalam pernyataannya menolak keras bila pengerjaan PIP di perairan Matras dan Parit 40 nanti dimonopoli oleh perusahaan tertentu.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum BEMPER, Syamsu Rizal mengatakan, organisasinya siap mendukung perjuangan warga setempat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan.

Apalagi organisasi yang dia pimpin, ujar Rizal, memang berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan.

“Ormas BEMPER ini memang kita bentuk selain berfungsi sebagai kontrol sosial, juga menjadi motor gerak untuk mendorong, mendukung, dan mengawal ekonomi masyarakat kecil agar terjadi pemerataan ekonomi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial,” cetus Rizal, Rabu (2/2) sore.

Berkaitan dengan wacana tersebut, secepatnya ia katakan segera membahasnya dengan pengurus BEMPER yang lain.

“Kami sudah mendengar keluhan masyarakat setempat berkaitan dengan proyeksi ini, dan kami pun siap membantu serta mengawalnya sampai ke lembaga pemerintah terkait secara berjenjang, termasuk ke PT Timah, ya. Apalagi rekan-rekan di BEMPER ini berisikan akademisi yang berprofesi dosen, dan mereka nanti akan buat kajiannya,” papar aktivis kenamaan yang telah berkiprah di dunia pergerakan sejak era ‘Orde Baru’ itu.

Guna merealisasikan dukungan itu, BEMPER akan berkonsultasi ke pihak DPRD di tingkat Kabupaten Bangka maupun Provinsi Bangka Belitung.

Selain itu, dalam waktu dekat ini pula pihaknya akan adakan audiensi dengan jajaran teras PT Timah Tbk.

Karena menurut Rizal, pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Timah Tbk, ia yakini akan tetap mengutamakan kemakmuran rakyat.

Apalagi Indonesia sendiri jelasnya merupakan negara dengan sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana termaktub di dalam UUD pasal 27 ayat (2) bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; serta pasal 33 ayat (1) bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, dan ayat (3) bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahkan hal tersebut, katanya, telah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, yang menjelaskan bahwa kehadiran BUMN tambang harus bisa memberi manfaat ekonomi secara optimal bagi warga setempat secara adil, dan merata.

“Yang jelas kami BEMPER selalu mendukung segala bentuk produk ekonomi yang memberi kemanfaatan secara kolektif bagi masyarakat, ya. Kolektif berarti bersifat kebersamaan dan merata untuk dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, bukan monopoli tunggal, sebagaimana perintah Presiden Jokowi beberapa waktu lalu bahwa kehadiran BUMN tambang mesti bisa merangkul dan berperan aktif menghidupi ekonomi masyarakat setempat,” tuturnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa tokoh pemuda Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Rizky Dwi Septianto meminta PT Timah Tbk agar segera membuka pengerjaan PIP di perairan Matras dan Parit 40.

Hal itu, kata Rizky, sebagai solusi di tengah stagnasi ekonomi warga pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Namun dalam pengerjaannya, Ketua Karang Taruna Kelurahan Sinar Jaya Jelutung tersebut berharap tidak ada monopoli yang dilakukan oleh perusahaan tertentu, supaya keadilan ekonomi dapat tersalur secara merata.

“Memang betul ada rumor yang beredar akan dimonopoli oleh CV tertentu, dan ini tidak boleh terjadi, karena masyarakat dan CV apapun punya hak untuk berusaha di situ. Jadi kalau ada perusahaan yang ingin monopoli tentunya ini tidak baik untuk iklim investasi. Perusahaan yang lain harus dapat bekerja sama, artinya kita saling berbagi wilayah dengan mitra-mitra PT Timah yang ingin mengelola. Jadi kami tegaskan kalau kami menolak keras bila ada pihak-pihak tertentu yang ingin memonopoli pengerjaan PIP di wilayah tersebut oleh CV tertentu yang berimbas pada ketidakadilan bagi masyarakat kami. Apalagi nanti dinaungi cukong-cukong besar,” tegas Rizky, Kamis (27/1) pekan lalu.

Rizky pun berkata siap membuka diri dengan siapa saja yang ingin membantu perjuangan warga mereka, termasuk dari pihak organisasi masyarakat seperti HNSI maupun BEMPER.

“Kita membuka pintu selebar-lebarnya, pak. Apalagi zona DU 1555 itu berada di kelurahan Matras juga. Maka tentunya kami meminta kawan-kawan dari Matras pun bisa bersinergi supaya agenda ini berhasil dan lancar. Selain itu kami juga berharap HNSI yang menaungi nelayan mendukung perjuangan ini, termasuk BEMPER yang kami kenal juga sangat ‘concern’ mendorong keberlangsungan ekonomi rakyat, ya,” pungkasnya.