INDRALAYA, metro7.co.id – Balai Besar Jalan Nasional wilayah V Sumsel terkesan tertutup dengan Media. Pasalnya setiap wartawan maupun LSM hendak konfirmasi terkait jalan nasional di wilayah V Sumsel tidak pernah langsung bertemu dengan Kepala Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Sumsel, Dr.Budiamin, ST,MT.

Menurut petugas sekuriti Kalau mau konfirmasi atau ketemu kepala balai harus janji dulu, walaupun kepala balai ada dikantor tidak bisa ditemui. Setiap wartawan dan LSM ingin konfirmasi harus melalui Kolsenter Balai, dan kisenter balai membalas tanggapannya melalui Whatsapp.

Sementara wartawan Metro7 berulang kali konfirmasi ke pihak balai terkait masalah pelaksanaan jalan negara di wilayah V Sumsel, selalui melalui kolsenter balai. Selain itu jawabannya atau tanggapan tidak sesuai dengan yang ditanyakan, karena tanggapan ataupun jawaban tersebut bukan langsung dari Kepala Balai, Satker atau PPK nya tetapi staf PPK.

Hal ini terungkap ketika terakhir Media Metro7 mengkonfirmasi salah satu staf kosenter balai mengatakan Satker dan PPK nya sedang kelapangan, yang memberikan jawaban itu staf PPK.

Menurut Ketua LSM Kampak Merah (Komite Aksi Masyarakat Peduli Anti Korupsi Membela Rakyat Sumatera Selatan), Saifull ketika ditemui di Palembang (17/1) mengatakan memang Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Sumsel, terkesan tertutup bagi Media atau wartawan dan LSM, sementara wartawan dan LSM adalah mitra sebagai sosial kontrol, seharusnya wartawan atau LSM yang ingin konfirmasi dilayani sehingga informasi yang di dapat berimbang.

Sementara anggaran yang digelontorkan tiap tahunnya jelas sangat fantastis, bahkan untuk tahun 2023 nilainya bertambah dibanding tahun sebelumnya.

Saiful menambahkan, LSM Kampak Merah Sumsel, untuk tahun anggaran 2023 akan memantau proses pekerjaan jalan nasional yang ada diwilayah V Sumsel. “Kalau menurut tim kami dilapangan nantinya ada indikasi pengurangan volume pekerjaan atau pekerjaan tidak sesuai dengan spek/RAB yang ada maka kami akan melaporkan kegiatan proyek jalan tersebut ke kementrian PU dan KPK untuk ditindaklanjuti,” ujarnya. *