MALTENG, metro7.co.id – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengecam tindakan Polres Maluku Tengah terhadap warga Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, Selasa (7/12) kemarin.

Kejadian tersebut berawal dari penangkapan warga Negeri Tamilouw yang diduga sebagai pelaku pembakaran kantor Desa Tamilouw dan pengrusakan tanaman warga di Dusun Pohon Nusa. 

Sekretaris Bidang Pembangunan Politik Demokrasi dan Pemerintahan PB HMI Dody Tomagola menyebut, tindakan Polres Maluku itu mengarah ke aksi anarkisme, karena mengakibatkan sejumlah warga Tamilouw mengalami luka-luka hingga harus mendapatkan perawatan.

“Kita tahu sendiri bahwa tindakan anarkis sangat dikecam oleh negara bahkan sesama manusia tidak harus saling melukai. Namun, hal ini dilakukan oleh satuan kepolisian yang didapuk dengan slogan mengayomi dan melindungi masyarakat,” ujar Dody.

Menurut Dody, aparat seharusnya melihat situasi yang masih tegang, bukan malah langsung melakukan tindakan yang berbahaya.

Dody bahkan mengatakan, Polres Maltek tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang syarat penangkapan serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat (polmas).