SULA, metro7.co.id – HMI Cabang sanana sangat mengapresiasi atas Inisiatif Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Sula dengan Pembangunan pelabuhan Kontainer Tol Laut yang bersentral pada Kecamatan Sanana Utara di Pelabuhan Utama Desa Malbufa.

Kabid KKP HMI Cabang Sanana, Rani Umalekhoa berharap bahwa, pada inisiatif Pemda yang cemerlang ini tidak hanya menjadi jejaring politik untuk menjaring Simpati rakyat semata, Rabu (15/12/2021).

Untuk itu, HMI Cabang Sanana sangat mendukung penuh program tersebut karena hematnya, pembangunan Pelabuhan Kontainer Tol Laut yang bakal digandeng lansung oleh dinas Perhubungan, Harus diupayakan terealisasi karena Pelabuhan Kontainer Tol Laut adalah langkah inisiatif Pemerintahan pusat yang jitu.

“Untuk memutuskan lingkaran setan logistik di Indonesia dan memutus ongkos logistik transportasi antar barat dan timur yang cukup mahal, kemudian dengan Tol Laut juga dapat memasukan Sumber Daya Alam (SDA) baik jalur Laut maupun jalur Darat dalam kanca pasar internasional serta ada nilai tambahan balik buat Kabupaten Kepulauan Sula berupa sentuhan Global,” ujap Kabid KKP HMI Cabang Sanana, Rani Umalekhoa.

Dinilainya, Rani mengatakan bahwa, apalagi wilayah timur, terkhususnya Kabupaten Kepulauan Sula yang berlimpah akan emas hijau atau Sumber Daya Laut (Kehidupan Laut) yang juga di bawa masuk oleh Arus Laut Samudera Pasifick Serta unggul dari Pertanian yakni dari aspek Palawijah dan umbian-umbian dan juga UMKM yang masih terisolir kemudian perlu di kenalkan ke pasar nasional.

“Demi keefektifan dan efesien Pembanguna Kontainer Tol Laut, salah satunya untuk kesejahtraan rakyat, Maka kami HMI Cabang sanana juga mendesak Pemda untuk membangun jalan Kecamatan Sula besi Barat dan mengadakan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebab kedua Infastruktur tersebut merupakan jaringan infastruktur pendukung ekonomi rakyat dari zona darat,” katanya.

Selain memberi apresiasi terbaik untuk Pemerinta Daerah Rani juga memberikan sedikit sumbangsi gagasan Agar Pembangunan Pelabuhan Kontainer Tol laut tadi dapat berjalan dengan lancar.

“Kami mendesak kepada Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Sula dan DPRD Kesul pada Komisi II yang membidangi Kelautan dan Perikanan agar dapat menertibkan Ilegal Fissing yang tumbuh subur pada perairan Kabupaten Kepulauan Sula,” tandasnya. ***