SULA, metro7.co.id – Politik Kebijakan Moneter Pusat berimbas pada perekonomian Daerah Kepulauan Sula, Maluku Utara karena evesiensi anggaran.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepulauan Sula, Abdi Umagapi mengatakan, kebijakan tersebut juga berdampak pada kenaikan variabel – variabel pangan.

“Makanya, berimbasnya ke komoditas – komoditas. Contohnya pada biaya produksi pangan naik secara drastis,” kata Abdi Umagapi, Selasa (14/3).

Ia bilang, saat ini sangat dibutuhkan intervensi Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Perusahaan Daerah (Perusda) agar dapat diketahui distributor pangan yang masuk di Kepulauan Sula.

“Tapi saat ini, Perusda Kepulauan Sula tidak berperan aktif. Jadi, distributor atau pasokan dari luar tidak membaik,” jelasnya.

Selain itu, kata Abdi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Sula harus lihai dalam mengukur inflasi di Sula.

“Jadi, seberapa besar inflai ini sangat berpengaruh pada masyarakat miskin. Dan itu yang harus dilihat dampaknya berapa persen,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut juga berdampak pada pemerintah pusat yang merasa kewalahan akibat politik kebijakan moneter.

“Jadi intinya, pengaruh politik kebijakan moneterpus yang akhirnya berimbas kepada ekonomi Daerah. Bayangkan, pemerintah pusat saja kewalahan dengan kondisi ini, bagaimana dengan kita yang di Daerah?,” tandasnya.