SULA, metro7.co.id – Fungsi pengawasan DPRD Kepulauan Sula (Kepsul) terhadap penggunaan anggaran oleh eksekutif dinilai tidak jalan oleh akademisi sekaligus praktisi hukum dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Abdul Aziz Hakim.

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti sikap Bupati Kepulauan Sula. Menurutnya, bupati sangat tidak akuntabel ketika menjawab pertanyaan wartawan saja tidak tegas dan terkesan ragu-ragu.

“Bagi saya manajemen tata kelola pemerintahannya amburadul. Sesab kunci kesuksesan kepemimpinan adalah soal tanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pemerintah pada publik trasparan. Ini rumus hukum,” katanya.

Menurut Aziz, ada fenomena yang aneh tapi nyata yang ditampakkan Bupati Kepulauan Sula. “Karena ketika ditanya pada bupati soal sisa anggaran proyek, bupatinya menjawab tanya di pemilik perusahan yang tender proyek ini. Sementara Ayun pemilik perusahan dia bilang DPRD yang ambil. Ketika ditanyakan pada DPRD bahwa mereka tidak ambil dan justru Ketua DPRD mengatakan mungkin Ayun yang ambil,” ucapnya mengutip pernyataan kontraktor Bahar Umasangaji.

“Soal siapa yang bersalah tentunya tugas aparat hukum. Yang terpenting dalam kasus ini harus diusut tuntas siapa aktor di balik penyalahgunaan uang rakyat ini agar diberi sanksi sesuai norma dan hukum yang ada,” tutupnya.***