TALIABU, metro7.co.id – Kordinator wilayah (Korwil), PKH Provinsi Maluku Utara, Rudi Rasabessy menegaskan bahwa, bantuan PKH tidak ada kaitannya dengan politik paslon manapun.

“Intinya bantuan sosial ini tidak bisa dikaitkan dengan politik, jadi tidak benar jika tidak memilih salah satu paslon lalu dikeluarkan dari peserta penerima bantuan PKH, itu tidak benar sama sekali karena PKH adalah progaram prioritas pemerintah pusat, jadi hal-hal seperti itu kita coba merasionalisasi dilapangan,” kata Rudi, Minggu (15/11/2020).

Untuk itu, warga diminta untuk tidak memercayai opini liar terkait tungganan politik di PKH.

“Karena kalau ada seperti itu, masyarakat saya himbau supaya tidak mempercayai itu karena yang berhak keluar adalah masyarakt sendiri. Tidak bisa dikeluarkan begitu saja,” tegasnya.

Selain itu, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh KPM, yang pertama dia sudah tidak mempunyai komponen, dia tidak berkomitmen misalnya anaknya malas sekolah, ibu hamil malas periksa kandungannya, balita menimbang badan di puskesmas.

“Nah, kalau dia tidak komitmen dengan hal-hal seperti itu maka dia akan dikeluarkan. Jadi dikelurkan bukan karena dia tidak memilih salah satu paslon,” ujarnya.

Rudi menjelaskan, Pemerintah daerah secara teknis tidak memliki kewenangan secara teknis untuk mengeluarkan penerima bantuan PKH karena ada kegiatan setiap bulan yang dilakukan pendamping adalah verifikasi data, ada verifikasi data kehadiran anak-anak disekolah, balita dan ibu hamil di Pustu dan Puskesmas, lalu ada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.

“Yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah pemerintah daerah, bagaimana pemerintan daerah mendukung program PKH ini yang merupakan program pemerintah pusat,” jelasnya.

Olehnya itu, piahknya juga bakal meng-agendakan untuk bertemu dengan Bawaslu Taliabu agar menyampaiakan juknis dan edaran terkait dengan penyaluran bantuan sosial beras.

“Kami juga agendakan untuk pertemuan dengan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk menyampaikan juknis dan edaran agar penyaluran beras ini dia bisa selesai. Jadwalnya itu, dia harus selesai sampai dengan Oktober tapi karena maluku utara dia punya wilayah cukup luas maka diperpanjang sampai November dan karena ini bertepatan dengan momen politik sehingga kami berinisiati untuk sebelum kegaiatan kami dilapangan selesai kami harus berkordinasi dengan Bawaslu,” tutupnya.