BREBES, metro7.co.id – Sempat disebut-sebut ikut terlibat dugaan penggelembungan harga pengadaan buku paket, Jumat (25/3), mantan Kadindikpora Brebes resmi dilaporkan Kepala SMP Negeri 1 Wanasari, Dra Murniasih.

“Kami mengadukan atas nama Dr Tahroni atas dugaan pengelembungan harga, dobel anggaran, DAK dan pemaksaan pembelian soal ujian,” kata Murniasih selepas mendaftarkan laporan didampingi tim kuasa hukum, Turnya, Jumat (25/3).

Dikatakanya, harga pengadaan buku yang dilakukan oleh salah satu penyedia barang dan jasa, sarat indikasi permainan harga.

“Sekolah harus membeli paket buku dengan harga Rp3.100.000,- yang dirasa mahal, padahal ketika dirinya iseng browsing internet dengan paket buku yang sama, harga jauh lebih murah,” bebernya.

Ia merincikan, ada selisih harga antara Rp2.600.000,-. “Coba bayangkan, kalau ada 50 sekolah yang belanja buku paket tersebut, maka ada sekitar Rp130 juta uang hasil dugaan mark-up anggaran dari pengadaan buku tersebut,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menduga adanya praktek permainan anggaran dalam proses PPDB online.

”Saya Kepala Sekolah yang ditunjuk PPDB online, kami diundang ikut rapat bersama operator Dapodik di dinas. Di sana dijelaskan dana PPDB online itu gratis, biaya ditanggung oleh Dinas, ternyata dibulan oktober saya dapat tagihan dari MKKS dan dari Dinas serta dari operator sekolah,” ungkapnya.

Lanjutnya, ia heran tagihanya tidak tertuju ke nama sekolahnya, tapi tagihanya ke nama individu atas nama Sri Mulyani bendahara BOS.

“Lucunya tidak diperbolehkan transfer lewat rekening BOS, tetapi lewat Bank yang sudah ditulis nomor rekeningnya. Heranya lagi harus transfer ke salah satu Bank tetetapi Bu Sri Mulyani (bendahara BOS) sendiri tidak memiliki nomor rekening di bank tersebut,” tandasnya.

Ia menyebutkan, PPDB online sudah dikondisikan oleh dinas hal tersebut menurutnya ada yang janggal dalam penagihan anggaranya.

“Kenapa saya punya dugaan, PPDB tersebut sudah dikondisikan oleh Dinas, surat penagihan tidak melalui surat resmi, namun lewat whatsap, setelah saya telpon ke nomor tersebut ternyata yang ditepon mengaku tidak tahu, Mestinya ketika ini adalah diambil dari biaya BOS, mestinya tidak ada muncul nama Sri Mulyani, makanya saya yakin ada dobel anggaran, saya yakin ini,” paparnya.

Menurutnya, sekolah diwajibkan membeli soal ujian padahal saat itu masih daring.

“Sekolah juga wajib membeli soal ujian tengah semester yang di buat oleh dinas. Padahal saat itu masih daring. Sehingga soal tersebut tidak dipakai,” bebernya.

Sementara, Turnya selalu kuasa hukum Dra Murniasih membenarkan kliennya telah melaporkan saudara Tahroni ke pihak penegak hukum terkait mark-up harga pembelian buku, indikasi dobel anggaran PPDB online dan dua dugaan kasus lain.

Pengacara tersebut juga akan mengawal sampai dimana kasus tersebut bergulir.
“Kami akan kawal sampai dimana kasus ini,” pungkasnya.