MATARAM, Metro7.co.id – Anggota DPRD NTB yang juga pelaku usaha lobster H Najamuddin Mustoefa meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB agar segera menyusun regulasi yang didalamnya mengatur ekspor bibit lobster ke luar negeri harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB, Rabu, (12/08/2020).

Dijelaskan, Pemerintah Pusat memiliki keterbatasan dalam mengatur hal-hal spesifik di daerah. Maka, Pemprov selaku perwakilan pusat di daerah yang tugasnya utamanya meningkatkan kemaslahatan ekonomi rakyat, harus menutup keterbatasan itu.

Salah satunya dengan menyusun regulasi yang di dalamnya mengatur arus distribusi usaha pengiriman lobster dari NTB ke luar negeri.

“Peraturan Daerah kah namanya, Peraturan Gubernur kah namanya, Peraturan Bupati kah namanya dalam rangka kita yang tempatan ini mendapatkan hasilnya berupa pendapatan hasli daerah,” katanya.

Ia menilai selama ini, belum ada upaya daerah menjadikan sektor tersebut sebagai sumber PAD. Sementara, uang yang beredar setiap tahunnya dari sektor pengiriman bibit lobster cukup besar.

Jika hal itu tidak segera diatensi pemerintah bisa dipastikan uang tersebut akan menguap begitu saja tanpa bisa dinikmati oleh masyarakat NTB.

Kegagalan melihat peluang pendapatan tersebut dinilainya menjadi ironi Pemrov NTB yang dalam melaksanakan tugas pemerintahannya itu mengusung jargon NTB Gemilang.

“Ternyata dengan lobster yang milyaran itu kita ndak dapat apa-apa. Berarti ada yang belum gemilang kan. Inilah tugas guberbur, tugas kita bersama membikin dia menjadi gemilang” ungkapnya.

Najamuddin juga mengingatkan Pemprov NTB agar tidak berlarut-larut dalam mengambil kebijakan terkait hal tersebut. Jangan sampai muncul kesan buruk di tengah masyarakat dalam melihat kinerja pemerintah daerahnya.

Terlepas dari itu, tugas utama pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Dan hal tersebut bisa menjadi kenyataan manakala pendapatan daerah dari semua sektor terus meningkat. Termasuk sektor pengiriman dan pembudidayaan bibit lobster.

“Lobster ini adalah karunia Tuhan untuk NTB. Buatkan aturan, supaya uang milyaran ini ada tersisa untuk pendapatan asli daerah kita,” pungkasnya. *