MATARAM, metro7.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB diingatkan agar tidak terlalu jumawa dengan pujian pemerintah pusat yang menyatakan NTB telah sukses memberdayakan ekonomi masyarakat karena melibatkan IKM/UKM dalam penyediaan bahan baku pemberian bantuan program JPS Gemilang, Jum’at, (07/08/2020).

Sebab faktanya, dari puluhan ribu jumlah IKM/UKM yang tersebar di Provinsi NTB, hanya ratusan saja yang kemudian mendapatkan manfaat dari program pemerintah tersebut.

Menyebut hal itu sebagai keberhasilan tidaklah tepat. Perlu upaya lanjutan terutama dengan melibatkan sebanyak mungkin IKM/UKM yang ada.

“Kita tidak boleh jumawa seolah sudah selesai ekonomi masyarakat ini, (seolah) kita sudah menggerakkan ekonomi masyarakat. Padahal faktanya masih jauh, ya, orang yang terserap itu berapa,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB yang menaungi Bidang Ekonomi Abdul Rauf kepada metro7.co.id.

Dijelaskan, keberhasilan yang dibanggakan Pemprov NTB itu masih jauh dari memuaskan dikarenakan serapan program tersebut hanya terbatas pada segelintir perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi Pemrov untuk tidak terlena, apalagi sampai menjadikannya barometer keberhasilan membangun ekonomi masyarakat.

“Belum maksimal. Kita hitung juga berapa sih yang diserap. Berapa ratus IKM, padahal jumlah masyarakat yang bergerak di sektor ini, kalau dari data, sekitar 40-an ribu IKM, yang terserap berapa ratus. Hanya nol koma sekian persen,” terangnya.

Ketimbang Pemprov NTB melebih-lebihkan keberhasilan yang hanya sedikit itu, alangkah baiknya untuk fokus berbenah agar perputaran ekonomi masyarakat lebih nyata.

“Kalau kita pakai itu sebagai dasar ya, jauh dari kata sebaran. Ada tapi belum maksimal. Ya sebagai sebuah semangat itu terobosan,” katanya.

Politisi Demokrat asal Kabupaten Bima itu juga meminta, jika serius menjadikan IKM/UKM sebagai basis penggerak perekonomian masyarakat di masa Covid-19, libatkan sebanyak mungkin IKM/UKM yang ada.

Hal lain yang disinggung Rauf adalah kenyataan Pemprov NTB yang memilih membeli sebagian bahan baku dari luar daerah.

Menurutnya, hal itu sama sekali bertolak belakang dengan pujian yang diterima Pemprov NTB sebagai daerah yang berhasil memberdayakan sektor ekonomi lokal dalam penyerapan anggaran bantuan Covid-19.

“Jadi IKM kita yang bergerak di sektor komoditi itu jadi terserap. Seperti di Bima, atau di Lombok lah, jadi berapa sih produk yang diserap? Contohnya minyak kelapa, tidak semuanya di daerah kita, jadi belinya di daerah lain,” ungkapnya.

Terlepas dari itu, Rauf tidak menampik jika yang dilakukan Pemprov menjadi stimulan yang baik dalam menyemangati masyarakat untuk mengembangkan perekonomiannya di masa Covid-19.

selebihnya, ia berpesan agar Pemprov tak bereforia berlebihan dengan kembali bekerja keras agar manfaat program tersebut benar-benar dirasakan sebanyak mungkin masyarakat Provinsi NTB.

“Kalau mau memberdayakan masyarakat betul-betul. Kayak kasus masker, harusnya kan penjahit-penjahit yang ada di kampung-kampung kan bisa. Tinggal dikonsolidasi, diorganisir, diakomodir. Dibagi rata gitu lo supaya ada maknanya. Kalau satu dua, yang diuntungkan kan yang punya izin saja,” paparnya. *