BORONG, metro7.co.id – Himpunan Mahasiswa Manggarai Timur Makassar menggelar dialog publik dengan tema “Evaluasi kinerja Agas Andreas Selama 3 tahun menjabat Bupati Manggarai Timur”.

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh mahasiswi Manggarai Timur yang ada di Makassar ini di laksanakan di Warkop Kedai Kopi 25 pada, Sabtu (1/05/2021).

Hal ini disampaikan oleh kordinator, Theo jeramat melalui keterangan tertulis, Minggu (2/05/2021).
Dalam keterangan tertulisnya beliau mengungkapkan bahwa, Mangarai Timur butuh penyeimbang dan pikiran dari semua pihak terlebih khusus para pemuda sangat penting dalam proses untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur.

“Dengan adanya HIPMA-MATIM Makassar sebagai wadah pemersatu bagi kita untuk sama-sama berdialektika mencari solusi terhadap masalah daerah dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Manggarai Timur,” tulisnya.

Sementara itu Narasumber Pertama, Alfonsus Jantong, SE, MSA, AK, CA yang berbicara mengenai otonomi daerah dalam kultur Manggarai.

Dia menjelaskan dalam terminologi UUD No. 23 Tahun 2014, bahwa jelas sentralisasi dan desentralisasi pelimpahan dari pusat ke daerah.

“Karena dengan alasan bahwa daerah yang tau persis bagaimana potensi SDA yang mau dijadikan proses pembangunan dan mendorong PAD,” ujarnya.

Kemudian tuturnya, namun hal yang menjadi pertanyaan bersama, bahwa dalam visi seber Ande Agas justru tidak berimplikasi besar terhadap proses akselerasi pembangunan Kabupaten Matim.

“Padahal kita tau bersama bahwa Mangarai Timur sudah berumur 13 tahun, namun sampai hari ini tidak ada perubahan yang signifikan baik pembangunan jalan, listrik, sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, kelautan dan juga dalam hal upaya mendorong destinasi wisata yang ada di Matim,” tuturnya.

Pada kesempatan itu pula narasumber kedua yang juga sebagai Aktifis Sosial, Julfarisman P. Hasan, yang berbicara persoalan peran legialatif dalam fungsi pengawasan dan analisis penyelesaian sangketa tambang.

Dia menyampaikan bahwa tema yang coba didorong oleh teman-teman HIPMA-MATIM ini cukup baik, namun seharusnya yang mau diperdalam lagi adalah bicara by data, sehingga diskusi kita akan lebih menekan.

“Namun saya coba bergeser pada apa yang kita lihat hari ini, khususnya bicara Matim dan proses pembangunanya.
Baginya 13 tahun waktu yg begitu lama bagi pemda untuk menata Matim dalam segi pembangunan,” ucapnya.

Kemudian ia mengungkapkan, posisi Ande Agas saat ini sudah tepat, karena Ande Agas sudah punya ruang gerak tersendiri untuk bagaimana membangun Matim, tetapi memang apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan berbanding terbalik.

Slogan seber justru subonvolusi bagi Ande Agas karena justru secara total hampir tidak ada bekas. Apa yang dikerjakan memang yang paling penting bagi pemerintah hari ini harus diuji dari sisi kepala juga, yang kedua dalam penyelesaian konflik tambang, tidak bisa pejabat publik turun kelapangan untuk mengintervensi.

“Sebenaranya pemda hadir sebagai penengah dalam setiap polemik yang ada di lingkungan masyarakat,” ujarnya.

Lanjutnya pertarungan tambang di lingko lolok itu kalau mau dipahami bukan pertarungan elit politik local, tapi pertarungan elit nasional. Karena besaran anggaran itu yang akan digelontorkan ke daerah dalam kaitanya membangun produksi tambang, ini butuh kehati-hatian kita juga.

“Karena bahasa kasarnya Ande Agas hanya jembatan untuk membuka perizinan entah kesepakatan apakah tambang rakyat atau tambang yang semuanya nanti dikelolah oleh PT dibawa naungan BUMN,” lanjutnya.

Selanjtnya ungkapnya, Hal tersebut yang harus menjadi kajian khusus bagi mereka apalagi UUD Omnibus Law Ciptaker mengehendaki itu, dan pusat mempunyai kendali tertinggi terhadap usaha pertambangan yang ada.

“Dalam fungsi pengawasan kita bicara DPR pada umumnya, hari ini DPR tidak bisa diharapkan, karena justru perselingkuhan yang begitu mesra antara eksekutif dan legislatif apalagi Matim dibawah partai pengusung yang sudah memenangkan Ande Agas dalam kancah pertarungan politik pilkada 3 tahun kemarin, tapi memang hampir DPR kita tidak punya prinsip dan tidak punya gagasan sama sekali semuanya harus kita uji dari sisi kepala,” tukasnya.

Lanjut Theo Jeramat, sebagai rekomendasi Hipma-Matim terhadap Ande Agas pihaknya mendesak
pemerintah daerah serius menangani segala masalah yang ada di Manggarai Timur yakni, pembangunan infrastruktur jalan di setiap kecamatan yang kondisi saat ini terlihat parah.

“Persoalan pembangunan listrik, infrastruktur jaringan telekomunikasi, pembangunan pariwisata berbasis Local kemasyarakatan, penyelesaian konflik desa, pelayanan kesehatan prima dan pembangunan berkelanjutan puskesmas didaerah perbatasan baik pantura maupun bagian selatan,” pungkas Theo.