MALAKA, Metro7.co.id – Atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan kebaikan bersama di lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan (PK) Malaka hingga jajaran satuan pendidikan dasar maupun menengah, maka bupati Malaka mengambil keputusan membatalkan surat perintah tugas (SPT) mutasi sementara guru yang sempat diterbitkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Malaka Minggu lalu.

Promosi, mutasi, rotasi dan turun pangkat sesuai regulasi, merupakan kewenangan dari Pejabat Pengambil Kebijakan (PPK).

“Oleh karena itu, demi kebaikan bersama maka saya sampaikan bahwa surat perintah tugas yang sempat di keluarkan oleh pelaksana tugas kepala dinas pendidikan kebudayaan kabupaten Malaka di pending sambil menunggu surat keputusan devinitif dari PPK,” bebernya.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Malaka Dr Simon Nahak dalam forum audiens guru-guru mutasi sementara versi SPT dengan Bupati Malaka yang difasilitasi oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PGRI Malaka, di Aula Rapat Kantor Bupati Malaka, Selasa (5/4).

“Dari sisi kemanusiaan dan Karier juga kita sudah pertimbangkan. dan surat perintah tugas (SPT) itu juga tidak menjamin bapak ibu guru karna jangka waktu sangat terbatas, juga bisa sesukanya,” katanya.

Begitupun dengan jenjang kepangkatan guru-guru, menurutnya SPT tersebut perlu didevinitifkan sehingga tidak terhambat karier dan tunjangan -tunjangan bagi guru. Akan tetapi, perlu dikaji bersama masukan-masukan yang di sampaikan guru-guru dalam forum audiens ini.

“Kita harus luruskan sehingga jangan muncul persoalan yang tidak kita inginkan,” imbuhnya.

Sementara, Ketua PGRI Kecamatan Malaka tengah Yohanes Seran menegaskan, seharusnya dunia pendidikan Malaka jangan terkontaminasi dengan hal-hal politis, sebab jika dunia pendidikan di bawa ke dalam ranah politik maka bicara soal Sumberdaya Manusia (SDM) Malaka tidak akan berkembang.

“Semoga bapak Bupati, pimpinan DPRD dan jajarannya dapat berpikir positif terkait SPT yang di keluarkan oleh PLT kadis pendidikan kebudayaan kabupaten Malaka. Karena bilamana politik itu masuk dalam bidang pendidikan maka, akan di bawa kemana pendidikan di Malaka ini,” ujarnya.

“Kontrol dan kritikan dari legislatif dan eksekutif itu baik dan hal biasa katanya, namun jangan di bawa ke ranah politik untuk di besar-besarkan, yang terpenting adalah mencari solusi bagaimana dunia pendidikan di Malaka itu lebih maju dan bersaing dengan daerah-daerah lain,” pungkasnya.